Breaking News
BP Batam Resmi Tutup Batam Prime International Football Series 2026 Prioritaskan Infrastruktur Hingga Sampah, Amsakar Ajukan Kenaikan Belanja 257 Miliar di APBD Perubahan 2026 Perkuat Kualitas Layanan, PTSP BP Batam Siapkan Standar Pelayanan 2026 BP Batam Sambut Tim Batam Prime International Football Series 2026 BP Batam-Polri Perkuat Sinergi, Investasi Batam Jadi Prioritas Batam – Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta kepastian hukum di wilayah kerja BP Batam. Penguatan kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara BP Batam dan Polri di Balairung Sari BP Batam, Jumat (21/8/2026). MoU tersebut ditandatangani Kepala BP Batam Amsakar Achmad, didampingi Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra, bersama Asisten Utama Operasi (Astama Ops) Polri, Komjen Pol Muhammad Fadil Imran. Pada kesempatan yang sama, BP Batam juga menandatangani Naskah Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri), yang ditandatangani Amsakar Achmad bersama Kapolda Kepri, Irjen Pol Asep Safrudin. Adapun ruang lingkup kerja sama meliputi pertukaran dan pemanfaatan data serta informasi, bantuan pengamanan, penanganan konflik sosial, penegakan hukum, peningkatan kapasitas dan pendayagunaan sumber daya manusia, serta pemanfaatan sarana dan prasarana. Kepala BP Batam Amsakar Achmad mengatakan kerja sama tersebut merupakan bentuk komitmen bersama untuk memastikan Batam tetap berada dalam kondisi aman dan kondusif. “Penguatan kolaborasi antara BP Batam, Polri, dan Polda Kepri dinilai penting seiring dengan posisi Batam sebagai kawasan strategis nasional dan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan Indonesia,” ujar Amsakar. Dengan dukungan situasi keamanan yang kondusif dan kepastian hukum yang terjaga, BP Batam optimistis iklim investasi dan aktivitas ekonomi di Batam dapat terus berkembang secara berkelanjutan. “Kami juga berharap penandatanganan ini dapat memperkuat soliditas BP Batam dan Polri dalam penyelesaian permasalahan hukum di Kota Batam,” harap Amsakar. Asisten Utama Operasi (Astama Ops) Polri, Komjen Pol Muhammad Fadil Imran mengatakan perpanjangan kerja sama ini merupakan momentum untuk memperbarui sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menjaga Batam. “Keinginan kami adalah, Polri hadir tidak hanya sebagai security provider, tapi juga sebagai partner pembangunan,” ujar Fadil. Agar cita-cita tersebut terwujud, Fadil meminta jajaran Polda Kepri mengawal implementasi kerja sama tersebut agar tidak berhenti pada seremoni penandatanganan. “Saya titip kepada Kapolda Kepri dan jajaran agar Nota Kesepahaman ini betul-betul dikawal implementasinya,” kata Fadil.***

Warga Karimun Terancam ‘Lapar’ Demo Kantor Bea Cukai Hingga Minta ganti Kadisprindag

Warga Kabupaten Karimun menggeruduk kantor Bea Cukai di Karimun, Kepulauan Riau, Rabu 20 Agustus 2025. (foto: kiriman warga).
banner 120x600

Karimun – Warga Kabupaten Karimun menggeruduk kantor Bea Cukai menuntut tidak mempersulit masuknya bahan kebutuhan pokok, salah satu kebutuhannya beras.

Pantauan media ini, warga yang mayoritas kaum Emak-emak tersebut terlihat berbaris di depan kantor Bea Cukai dengan membawa sejumlah spanduk bertuliskan ‘Berhentikan Kadis Perinda ESDM yang Tak Berkompeten’.

banner 325x300

“Kami cuma butuh beras, beras, beras. Keluarkan la beras yang ada ber ton ton itu,” sorak emak emak yang menggelar aksi, Rabu 20 Agustus 2025.

baca juga:  Masalah Kelangkaan Beras, Masyarakat Menjerit Hingga Protes Bupati Tidak Sesuai Janji

Hingga saat ini, belum seorang pejabat pun yang menemui para pendemo. Termasuk Pejabat dari perwakilan Bupati Karimun. Padahal, kantor Bupati letaknya tidak jauh dari komplek rumah dinas Bupati Karimun Ing Iskandarsyah.

Sejumlah warga di kawasan Pasar Puan Maimun, Karimun, Masdi mengaku kecewa karena janji pemerintah daerah yang sebelumnya memastikan ketersediaan beras dengan harga terjangkau, hingga kini belum terealisasi.

Warga ini mengaku, dirinya merasa dikhianati oleh janji politik Bupati yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi lapangan.

“Kami hanya butuh beras dengan harga yang wajar, bukan sekadar janji,” ujarnya dengan nada kecewa, Rabu 20 Agustus 2025.

Sebelumnya, keluhan serupa datang dari pedagang warung kopi di Kecamatan Meral, Ahmad, mengaku kesulitan mendapatkan pasokan beras murah, sehingga berdampak langsung pada harga jual makanan di warung mereka.

Kondisi ini menambah beban ekonomi masyarakat kecil yang sudah lebih dulu tertekan.

Masyarakat berharap pemerintah daerah segera turun tangan dan memberikan solusi nyata agar kebutuhan pokok, khususnya beras, dapat kembali tersedia dengan harga yang dapat dijangkau semua kalangan.