Dalam Rapat Koordinasi Ekspor dan Impor yang digelar di Gedung Daerah Provinsi Kepri, Senin 25 Agustus 2025.
Langkah ini dijelaskan Ansar berawal dari komunikasi dengan Bupati Natuna soal kebutuhan mendesak masyarakat akan pasokan bahan pokok melalui jalur impor.
“Ibu Bupati menyampaikan ide agar Natuna bisa melakukan kegiatan impor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Alhamdulillah, sudah ditetapkan Pelabuhan Selat Lampa sebagai lokasi, dan ke depan kita juga berharap bisa melaksanakan ekspor dari sana,” kata Ansar.
Dalam arahannya, Gubernur Ansar menekankan pentingnya perhatian pemerintah pusat terhadap daerah perbatasan.
Menurutnya, menjamin ketersediaan barang pokok sekaligus menekan inflasi tidak bisa dilakukan tanpa adanya kebijakan afirmatif dari pusat.
“Daerah perbatasan seperti Natuna memang membutuhkan kebijakan afirmasi dari pemerintah pusat. Tanpa itu, sulit bagi kita menjamin ketersediaan kebutuhan pokok, dan tidak mudah menjaga fluktuasi inflasi,” jelasnya.
Gubernur juga mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kepri tidak boleh hanya tercatat dalam angka statistik, melainkan harus dirasakan nyata oleh masyarakat.
“Triwulan kedua kemarin, pertumbuhan ekonomi kita 7,14 persen, tertinggi di Sumatera dan ketiga di Indonesia. Tetapi pertumbuhan itu tidak akan memberikan trickle down effect jika stabilitas harga kebutuhan pokok tidak terjaga. Karena itu, ekspor-impor menjadi solusi nyata,” ujarnya.
Pelabuhan Selat Lampa Beroperasi Penuh
Di kesempatan ini, Gubernur Ansar berharap Pelabuhan Selat Lampa segera difungsikan penuh. Dengan dukungan infrastruktur dan regulasi, Natuna diyakini dapat menjadi gerbang internasional kegiatan ekspor impor.
“Saya berharap Pelabuhan Selat Lampa yang sudah kita tinjau bisa segera difungsikan. Kita perlu bahas bersama apa saja yang harus dipersiapkan, mulai dari izin impor, neraca kebutuhan, hingga fasilitas karantina, imigrasi, dan bea cukai. Semua harus lengkap,” tegasnya.
Ia menambahkan, peran pemerintah pusat sangat penting dalam mempermudah regulasi.
“Kalau bicara pelabuhan internasional, kita butuh dukungan bea cukai, port authority, karantina, dan imigrasi. Fasilitas itu sebenarnya sudah ada, tinggal kita lengkapi. Lebih cepat lebih baik,” kata Ansar.
Sementara itu, Bupati Natuna, Cen Sui Lan, menjelaskan bahwa dengan jumlah penduduk hanya sekitar 80 ribu jiwa, kegiatan impor tidak akan menarik bagi vendor bila hanya untuk memenuhi kebutuhan lokal. Karena itu, Natuna diharapkan menjadi hub distribusi barang ke wilayah lain seperti Kalimantan dan Sulawesi.
“Kalau hanya untuk kebutuhan Natuna, vendor akan berpikir dua kali. Maka strategi kami adalah menjadikan Natuna sebagai hub impor dan ekspor dengan dukungan penuh pemerintah provinsi dan pusat,” jelas Cen.
Dukungan juga datang dari pihak swasta. Perwakilan PT Eco Batam Indonesia menilai pembukaan jalur langsung ke Natuna akan memangkas biaya logistik yang selama ini sangat mahal.
“Kalau dari Tiongkok ke Natuna jaraknya hanya 2.300 km, tetapi jika harus memutar ke Jakarta, Surabaya, lalu Batam bisa mencapai 10.000 km. Hal ini yang membuat harga barang di Natuna tinggi. Jika jalur langsung dibuka, Natuna bisa menjadi logistics hub strategis,” ujar perwakilan perusahaan.
Selain impor, sejumlah komoditas lokal seperti kelapa, pinang, pisang, dan hasil pertanian juga dinilai berpotensi besar untuk diekspor ke pasar luar negeri, terutama Tiongkok dan Singapura.
Rencana ini turut mendapat dukungan dari Bea Cukai Tanjungpinang, KSOP Kelas II Tanjungpinang, serta Balai Karantina Pertanian. Semua pihak berkomitmen mempermudah regulasi dan perizinan agar aktivitas ekspor-impor di Selat Lampa segera terealisasi.
Ansar menutup sambutannya dengan menegaskan bahwa pemerintah daerah bersama pusat dan swasta harus bergerak cepat.
“Lebih cepat lebih baik. Mari kita susun langkah konkret agar Pelabuhan Selat Lampa benar-benar menjadi gerbang ekspor-impor Natuna dan mendukung kesejahteraan masyarakat perbatasan. Dalam waktu dekat, kita akan ke beberapa kementerian terkait agar apa yang kita rencanakan ini bisa segera bergerak dan terealisasi,” pungkasnya.
Turut hadir Kepala Barenlitbang Provinsi Kepri Aries Fhariandi, Kepala Disperindag Provinsi Kepri Novianto, Kepala Diskominfo Provinsi Kepri Hendri Kurniadi, OPD Kabupaten Natuna, Kepala Kantor Bea Cukai Tanjungpinang Joko Pri Sukmono Dwi Widodo, perwakilan KSOP Kelas II Tanjungpinang, perwakilan Balai Kekarantinaan Kelas I Tanjungpinang, serta jajaran PT Eco Batam Indonesia.
