Kabupaten Lingga ini salah satu kabupaten yang harus menjadi perhatian Gubernur Kepulauan Riau karena masalah ruang fiskal yang rendah.
Jika hanya mengandalkan kekuatan APBD Lingga tanpa dorongan bantuan Pemprov Kepri dan APBN, maka ketimpangan pembangunan, pemerataan pembangunan Lingga dengan daerah lain akan terus melebar.
Siapapun yang jadi Gubernur Kepri harus memberi perhatian ekstra ke Lingga. Batam sudah menjadi kota yang mandiri sehingga tak perlu jor joran APBD Kepri dialirkan ke sana.
Lingga perlu sentuhan pembangunan yang masiv agar wajah kotanya dan perdesaan mendapatkan tetesan kue pembangunan. Curahkan perhatian ke Lingga.
Ya, jangan program program mudah hanya seperti jaminan BPJS saja untuk nelayan atau petani. Tapi pembangunan yang benar benar bisa merubah satu keluarga atau ribuan keluar keluar dari garis kemiskinan. Dan mereka sejahtera. Itulah esensi pembangunan yang diharapkan.
Saat ini kemiskinan di Lingga masih 9 persen. Sementara kemiskinan nasional sekitar 6 persen. Dan angka kemiskinan Kepulauan Riau di empat persen.
Lingga memuncaki tangga kemiskinan di atas nasional. Itu menurut angka kemiskinan BPS. Belum lagi jika kita pakai standar Bank Dunia.
Human Development Index (HDI) yang menggambarkan kesejahteraan, kesehatan dan pendidikan warganya terendah se Kepri menurut BPS hanya 73,05. Rata rata lama sekolah baru 7 tahun. Artinya masih banyak yang belum menyelesaikan pendidikan SMP.
Kalau ditanya mengapa anak anak itu tidak menamatkan pendidikan SMA hingga SMA, ya panjang jawabannya. Bisa jadi karena soal biaya. Mungkin juga akses pendidikan yang jauh. Atau bahkan untuk apa sekolah jika akhirnya kembali menjadi nelayan menangkap ikan. Kan tak perlu sekolah tinggi tinggi.
Di kelas universitas di mana saya sehari hari mengajar, cukup banyak anak anak Lingga yang kuliah. Ini jadi harapan 10 tahun ke depan IPM nya akan membaik sejurus semakin tinggi minat anak anak Lingga mengeyam pendidikan tinggi.
Ada potensi besar di Lingga dari sektor pertambangan. Inilah yang akan diandalkan Bupati Lingga, Nizar. Salah satu perusahaan besar akan menanamkan investasi sekitar Rp82 triliun untuk proyek hilirisasi.
Diprediksi menyerap 10 ribu tenaga kerja. Ketika dialog dengan saya di media lokal, Wakil Bupati Lingga Nofrizal menyebutkan prosesnya tak panjang lagi. “Tinggal diskusi perbatasan dengan warga soal batas tanah yang akan digarap investor. ”
Andai proyek ini jadi, maka inilah smelter kedua yang ada di Kepri setelah PT BAI di Bintan Timur, Bintan yang terlebih dahulu beroperasi.
PT BAI menambah daya ungkit pertumbuhan ekonomi Bintan. Tentu saja ada juga didorong kawasan industri Lobam dan Lagoi.
Lingga memiliki potensi pertambangan yang melimpah. Bahkan potensi tambang tanah jarang atau emas hitam disebut sebut ada di Lingga.
Rare Earth Elements (REE) atau dikenal dengan Unsur Tanah Jarang (LTJ) yang menjadi bahan untuk industri canggih ponsel, energi terbarukan dan lain lain.
Jika tanah jarang sudah dieksploitasi, maka ke depan Lingga akan menjadi negeri yang kaya. Namun warganya dan kepala daerah harus menjamin industri pertambangan di sana harus ramah lingkungan.
Prinsip pembangunan berkelanjutan menjaga kelestarian alam dan lingkungan benar benar-benar diwujudkan.
Jangan sampai bisnis pertambangan merusak alam, merusak akar kebudayaan, merusak lingkungan dan masyarakat malah menjadi penonton. Yang menikmati kekayaan pihak luar.
Itu baru sisi pertambangan. Belum potensi tambak udang dan ikan di Lingga serta pertanian yang belum dioptimalkan. Hamparan wilayah pertanian membentang luas. Inilah potensi besar sektor hijau yang masih belum dijamah.
Tahun 2022, saya sering bolak balik ke Lingga mendiskusikan soal penanganan stunting di sana bersama wakil bupati hingga petugas desa. Stunting juga Lingga termasuk yang tertinggi di Kepri.
Luasnya wilayah dan berada di pulau pulau membuat proses pembangunan di Bunda Tanah Melayu itu perlu strategi yang jitu. Jika tidak tepat rumusnya uang akan menguap tanpa menunjukkan hasil yang maksimal.
Di akhir dialog itu saya mengingatkan bupati dan wakilnya agar belanja pegawai dikurangi. Ya, maksimalkan 30 persen agar belanja langsung ke publik lebih besar.
Dengan demikian, ruang pembangunan yang didapat masyarakat lebih terasa.
Kalau belanja pegawai mendominasi APBD, tentu yang dirasakan nikmat pembangunan adalah kaum elit di sana. Sementara masyarakat Lingga tetap merasakan hal yang sama. Tak banyak berubah.
Dan walaupun banyak yang mulai menulis Lingga dianggap daerah otonom yang gagal, saya tetap yakin ke depan daerah ini akan bangkit di suatu waktu.
Asalkan mereka yang menjadi peneraju daerah punya komitmen untuk membangun daerahnya. Bukan hanya ingin berkuasa. Tapi tak pandai memanfaatkan kuasanya untuk pembangunan. *
Oleh: Robby Patria
