Breaking News
BP Batam-Polri Perkuat Sinergi, Investasi Batam Jadi Prioritas Batam – Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta kepastian hukum di wilayah kerja BP Batam. Penguatan kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara BP Batam dan Polri di Balairung Sari BP Batam, Jumat (21/8/2026). MoU tersebut ditandatangani Kepala BP Batam Amsakar Achmad, didampingi Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra, bersama Asisten Utama Operasi (Astama Ops) Polri, Komjen Pol Muhammad Fadil Imran. Pada kesempatan yang sama, BP Batam juga menandatangani Naskah Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri), yang ditandatangani Amsakar Achmad bersama Kapolda Kepri, Irjen Pol Asep Safrudin. Adapun ruang lingkup kerja sama meliputi pertukaran dan pemanfaatan data serta informasi, bantuan pengamanan, penanganan konflik sosial, penegakan hukum, peningkatan kapasitas dan pendayagunaan sumber daya manusia, serta pemanfaatan sarana dan prasarana. Kepala BP Batam Amsakar Achmad mengatakan kerja sama tersebut merupakan bentuk komitmen bersama untuk memastikan Batam tetap berada dalam kondisi aman dan kondusif. “Penguatan kolaborasi antara BP Batam, Polri, dan Polda Kepri dinilai penting seiring dengan posisi Batam sebagai kawasan strategis nasional dan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan Indonesia,” ujar Amsakar. Dengan dukungan situasi keamanan yang kondusif dan kepastian hukum yang terjaga, BP Batam optimistis iklim investasi dan aktivitas ekonomi di Batam dapat terus berkembang secara berkelanjutan. “Kami juga berharap penandatanganan ini dapat memperkuat soliditas BP Batam dan Polri dalam penyelesaian permasalahan hukum di Kota Batam,” harap Amsakar. Asisten Utama Operasi (Astama Ops) Polri, Komjen Pol Muhammad Fadil Imran mengatakan perpanjangan kerja sama ini merupakan momentum untuk memperbarui sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menjaga Batam. “Keinginan kami adalah, Polri hadir tidak hanya sebagai security provider, tapi juga sebagai partner pembangunan,” ujar Fadil. Agar cita-cita tersebut terwujud, Fadil meminta jajaran Polda Kepri mengawal implementasi kerja sama tersebut agar tidak berhenti pada seremoni penandatanganan. “Saya titip kepada Kapolda Kepri dan jajaran agar Nota Kesepahaman ini betul-betul dikawal implementasinya,” kata Fadil.*** BP Batam Rampungkan Perbaikan 12 Titik Ruas Jalan di Batam STIE Pembangunan Tanjungpinang Perkuat Bank Sampah Cahaya Permata Dorong Ekonomi Hijau Kontainer UMKM Disdagin Tanjungpinang Hilang, APH Diminta Bertindak STIE Pembangunan Tanjungpinang Perkuat Bank Sampah Kharisma Mandiri di Desa Ekang Anculai
Utama  

Ekonomi Kepri Tumbuh Melambat dari 7,04 Persen Menjadi 6,99 Persen di Triwulan II 2026

banner 120x600

Batam – Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada triwulan ll 2026 menunjukkan pertumbuhan yang tetap kuat sebesar 6,99% (yoy). Namun, pertumbuhan itu melambat atau lebih rendah dibandingkan triwulan I 2026 sebesar 7,04% (yoy). Pertumbuhan ekonomi Kepri tercatat masih yang tertinggi di Sumatera.

Demikian disampaikan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kepri, Ardhienus Ariansyah, Jumat (7/8/2026) di Batam. Dikatakan, berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), Capaian ini juga lebih baik dibanding pertumbuhan Sumatera sebesar 5,06% (yoy).

banner 325x300

“Kinerja positif tersebut terutama ditopang oleh sektor industri pengolahan, konstruksi, pertambangan dan penggalian, serta perdagangan besar dan eceran secara berturut-turut tumbuh sebesar 6, 1 1 % (yoy), 6,06% (yoy), 9,26% (yoy), dan 10,58% (yoy) yang memberikan andil terhadap pertumbuhan ekonomi Kepri sebesar 2,55%, 1,14%, 0,97%, dan 0,89%,” katanya.

Dibeberkan, lapangan usaha (LU) Industri Pengolahan pada triwulan II 2026 tetap tumbuh tinggi dan menguat dari triwulan sebelumnya di tengah tingginya permintaan chipset untuk Electric Vehicle (EV) yang diproduksi di Indonesia. LU Konstruksi tumbuh tinggi dan terakselerasi sejalan dengan berlanjutnya pembangunan KEK dan KI serta masifnya pembangunan data center di Batam.

Selain itu, LU Pertambangan tumbuh positif namun terdeselerasi sejalan dengan normalisasi pasca tingginya kinerja LU Pertambangan pada triwulan | 2025 yang didorong penemuan sumur migas Forel dan Terubuk. LU Perdagangan juga tumbuh positif dan terakselerasi dibandingkan bulan sebelumnya didorong oleh peningkatan aktivitas kunjungan wisatawan pada periode liburan.

“Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Kepri pada triwulan II 2026 didorong oleh pertumbuhan positif pada Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang tumbuh 24,08% (yoy), dengan andil 10,02% PMTB masih kuat didukung oleh meningkatnya sejumlah investasi dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK, di Kepri, baik PMA maupun PMDN,” bebernya.

Sementara itu, konsumsi RT tercatat tumbuh sebesar 4,06% (yoy), dengan andil 1,58% sejalan dengan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang tercatat tetap optimis (indeks > 100) dengan rata-rata indeks pada triwulan 1 2026 sebesar 120,72. Konsumsi pemerintah turut tumbuh positif sebesar 15,83%(yoy) dengan andil 0,56% meskipun melambat dibanding triwulan sebelumnya sejalan dengan berlanjutnya realisasi program kerja pemerintah.

Selanjutnya, kinerja net ekspor terkontraksi 20,93% (yoy) dengan andil -3,04% seiring dengan gejolak geopolitik seperti penetapan tarif dan penutupan selat hormuz yang menghambat global supply chain. Adapun dilihat dari IHK (Indeks Harga Konsumen), Kepri pada bulan Juli 2026 tercatat mengalami inflas sebesar 4,24% (yoy).

Sedangkan secara bulanan, Kepri tercatat deflasi 0,23% (mtm) yang utamanya disebabkan oleh penurunan harga pada komoditas emas perhiasan, angkutan udara, cabai merah, kacang panjang, dan sawi hijau dengan andil masing-masing sebesar -0, 14%, -0, 11 %, -0,07%, -0,04%, dan -0,03%

“Kedepan, Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan melalui kebiiakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran yang bersinergi dengan kebijakan pemerintah. Sehingga dapat menjaga stabilitas dengan tetap mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah,” harap Ardhienus.

Sementara itu, inflasi kedepan diprakirakan akan tetap terjaga dalam rentang sasaran inflasi melalui penguatan koordinasi dan sinerg dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang mencakup upaya Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) dalam kerangka 4K yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.***