Breaking News
BP Batam Sambut Tim Batam Prime International Football Series 2026 BP Batam-Polri Perkuat Sinergi, Investasi Batam Jadi Prioritas Batam – Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta kepastian hukum di wilayah kerja BP Batam. Penguatan kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara BP Batam dan Polri di Balairung Sari BP Batam, Jumat (21/8/2026). MoU tersebut ditandatangani Kepala BP Batam Amsakar Achmad, didampingi Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra, bersama Asisten Utama Operasi (Astama Ops) Polri, Komjen Pol Muhammad Fadil Imran. Pada kesempatan yang sama, BP Batam juga menandatangani Naskah Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri), yang ditandatangani Amsakar Achmad bersama Kapolda Kepri, Irjen Pol Asep Safrudin. Adapun ruang lingkup kerja sama meliputi pertukaran dan pemanfaatan data serta informasi, bantuan pengamanan, penanganan konflik sosial, penegakan hukum, peningkatan kapasitas dan pendayagunaan sumber daya manusia, serta pemanfaatan sarana dan prasarana. Kepala BP Batam Amsakar Achmad mengatakan kerja sama tersebut merupakan bentuk komitmen bersama untuk memastikan Batam tetap berada dalam kondisi aman dan kondusif. “Penguatan kolaborasi antara BP Batam, Polri, dan Polda Kepri dinilai penting seiring dengan posisi Batam sebagai kawasan strategis nasional dan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan Indonesia,” ujar Amsakar. Dengan dukungan situasi keamanan yang kondusif dan kepastian hukum yang terjaga, BP Batam optimistis iklim investasi dan aktivitas ekonomi di Batam dapat terus berkembang secara berkelanjutan. “Kami juga berharap penandatanganan ini dapat memperkuat soliditas BP Batam dan Polri dalam penyelesaian permasalahan hukum di Kota Batam,” harap Amsakar. Asisten Utama Operasi (Astama Ops) Polri, Komjen Pol Muhammad Fadil Imran mengatakan perpanjangan kerja sama ini merupakan momentum untuk memperbarui sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menjaga Batam. “Keinginan kami adalah, Polri hadir tidak hanya sebagai security provider, tapi juga sebagai partner pembangunan,” ujar Fadil. Agar cita-cita tersebut terwujud, Fadil meminta jajaran Polda Kepri mengawal implementasi kerja sama tersebut agar tidak berhenti pada seremoni penandatanganan. “Saya titip kepada Kapolda Kepri dan jajaran agar Nota Kesepahaman ini betul-betul dikawal implementasinya,” kata Fadil.*** BP Batam Rampungkan Perbaikan 12 Titik Ruas Jalan di Batam STIE Pembangunan Tanjungpinang Perkuat Bank Sampah Cahaya Permata Dorong Ekonomi Hijau Kontainer UMKM Disdagin Tanjungpinang Hilang, APH Diminta Bertindak

Bedah Novel Sejarah Rida K. Liamsi ” Seandainya Tun Dalam Tidak Mencabut Keris” Berlangsung Hangat di Pekanbaru

banner 120x600

PEKANBARU — Bedah buku novel sejarah Seandainya Tun Dalam Tidak Mencabut Keris karya sastrawan Rida K. Liamsi berlangsung hangat di Aula Perpustakaan Daerah Kota Pekanbaru, Minggu (21/6/2026). Kegiatan tersebut dihadiri lebih dari 100 peserta, sebagian besar mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (PBSI) Universitas Islam Riau (UIR).

Kegiatan itu sekaligus menjadi penutup program magang mahasiswa FKIP UIR yang telah menjalani praktik di sejumlah komunitas sastra dan taman baca masyarakat di Pekanbaru.

banner 325x300

Ketua panitia pelaksana, Azhar Gultom, mengatakan acara tersebut digelar melalui kolaborasi Komunitas Riau Sastra bersama sejumlah komunitas sastra dan taman baca masyarakat di Pekanbaru.

“Bedah buku ini menjadi acara pemungkas program magang mahasiswa PBSI FKIP UIR,” kata Azhar.

Sejumlah tokoh tampil sebagai pembedah buku, di antaranya Dr. Husnu Abadi, Dr. Ruziah selaku Ketua Prodi PBSI UIR, Prof. Yusmar Yusuf yang diwakili penyair Muparsaulian, serta penyair Willy Ana sebagai perancang sampul buku.

Diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai pertanyaan dari peserta, terutama kalangan sastrawan Riau, seperti Marhalim Zaini, Taufik Ikram Jamil, Fakhrunnas M.A. Jabar, Bambang Karyawan, dan Mustamir Thalib.

Dalam pemaparannya, Rida K. Liamsi menyebut novel Seandainya Tun Dalam Tidak Mencabut Keris merupakan novel sejarah kedelapannya. Novel tersebut mengangkat konflik politik Melayu dan Bugis pada masa Kesultanan Riau, Johor, Pahang, dan Lingga.

Menurut Rida, tokoh Tun Dalam merupakan figur kontroversial dalam sejarah Kerajaan Riau, Johor, Pahang, dan Lingga, sekaligus menjadi penyeimbang dalam dinamika politik Melayu-Bugis pada masa itu.

Sehari sebelum bedah buku berlangsung, tiga esai tentang novel tersebut telah dipublikasikan di Terastimes.com. Esai itu ditulis oleh Dr. Husnu Abadi, Prof. Yusmar Yusuf, dan Dr. Bambang Karyawan. Ketiganya memberikan apresiasi terhadap novel tersebut dan menilai karya itu mampu memperkuat pemahaman sejarah mengenai perlawanan di Kesultanan Riau, Johor, Pahang, dan Lingga.

Sementara itu, Willy Ana dalam sesi diskusi menjelaskan proses kreatif pembuatan sampul buku. Ia mengaku merancang desain berdasarkan pembacaan menyeluruh terhadap isi novel.

“Peta melambangkan sejarah Melayu, burung gagak sebagai simbol dendam, keris melambangkan amarah, sedangkan font serif klasik menjadi simbol wibawa penulis,” ujarnya.

Salah satu pertanyaan yang mencuat dari peserta adalah alasan penggunaan simbol burung gagak pada sampul buku tersebut.

Menjawab pertanyaan itu, Willy Ana menilai gagak merupakan simbol yang tepat untuk menggambarkan konflik politik dan dendam sejarah dalam novel tersebut.

“Gagak adalah simbol dendam yang cerdas, bukan emosional. Gagak adalah simbol dendam yang berpikir,” katanya.