Breaking News
BP Batam-Polri Perkuat Sinergi, Investasi Batam Jadi Prioritas Batam – Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta kepastian hukum di wilayah kerja BP Batam. Penguatan kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara BP Batam dan Polri di Balairung Sari BP Batam, Jumat (21/8/2026). MoU tersebut ditandatangani Kepala BP Batam Amsakar Achmad, didampingi Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra, bersama Asisten Utama Operasi (Astama Ops) Polri, Komjen Pol Muhammad Fadil Imran. Pada kesempatan yang sama, BP Batam juga menandatangani Naskah Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri), yang ditandatangani Amsakar Achmad bersama Kapolda Kepri, Irjen Pol Asep Safrudin. Adapun ruang lingkup kerja sama meliputi pertukaran dan pemanfaatan data serta informasi, bantuan pengamanan, penanganan konflik sosial, penegakan hukum, peningkatan kapasitas dan pendayagunaan sumber daya manusia, serta pemanfaatan sarana dan prasarana. Kepala BP Batam Amsakar Achmad mengatakan kerja sama tersebut merupakan bentuk komitmen bersama untuk memastikan Batam tetap berada dalam kondisi aman dan kondusif. “Penguatan kolaborasi antara BP Batam, Polri, dan Polda Kepri dinilai penting seiring dengan posisi Batam sebagai kawasan strategis nasional dan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan Indonesia,” ujar Amsakar. Dengan dukungan situasi keamanan yang kondusif dan kepastian hukum yang terjaga, BP Batam optimistis iklim investasi dan aktivitas ekonomi di Batam dapat terus berkembang secara berkelanjutan. “Kami juga berharap penandatanganan ini dapat memperkuat soliditas BP Batam dan Polri dalam penyelesaian permasalahan hukum di Kota Batam,” harap Amsakar. Asisten Utama Operasi (Astama Ops) Polri, Komjen Pol Muhammad Fadil Imran mengatakan perpanjangan kerja sama ini merupakan momentum untuk memperbarui sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menjaga Batam. “Keinginan kami adalah, Polri hadir tidak hanya sebagai security provider, tapi juga sebagai partner pembangunan,” ujar Fadil. Agar cita-cita tersebut terwujud, Fadil meminta jajaran Polda Kepri mengawal implementasi kerja sama tersebut agar tidak berhenti pada seremoni penandatanganan. “Saya titip kepada Kapolda Kepri dan jajaran agar Nota Kesepahaman ini betul-betul dikawal implementasinya,” kata Fadil.*** BP Batam Rampungkan Perbaikan 12 Titik Ruas Jalan di Batam STIE Pembangunan Tanjungpinang Perkuat Bank Sampah Cahaya Permata Dorong Ekonomi Hijau Kontainer UMKM Disdagin Tanjungpinang Hilang, APH Diminta Bertindak STIE Pembangunan Tanjungpinang Perkuat Bank Sampah Kharisma Mandiri di Desa Ekang Anculai
Utama  

Kunker Banggar DPR RI ke BP Batam, Perkuat Posisi Batam Sebagai Pusat Investasi Nasional

banner 120x600

Batam – Batam memiliki kombinasi keunggulan, seperti lokasi internasional, kawasan perdagangan bebas, pelabuhan bebas. Basis industri manufaktur yang kuat, konektivitas logistik yang baik, dan akses langsung ke pasar global.

“Sejak awal pemerintah menetapkan Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) yang diharapkan menjadi motor penggerak investasi, ekspor, industri, dan pertumbuhan ekonomi nasional”. Demikian disampaikan Syarief Abdullah Alkadrie, Pimpinan Delegasi Kunjungan Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ke BP Batam, Jumat (3/7/2026).

banner 325x300

Kunjungan Kerja Badan Anggaran DPR RI ke Kota Batam, yang diikuti oleh 18 Anggota Badan Anggaran. Dari Kementerian Keuangan dihadiri oleh Dirjen Bea Cukai (DJBC) dan seluruh jajaran, kepala Ditjen Bea Cukai Kepri dan Ditjen Pajak Kepri. Sementara itu, dari pihak BP Batam, dipimpin langsung oleh Kepala dan Wakil kepala BP Batam dan seluruh jajaran Anggota/Deputi BP Batam.

Lebih jauh Syarief Abdullah yang juga Wakil Ketua Banggar DPR RI, mengungkapkan, bahwa saat ini Batam menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan berbagai kawasan ekonomi khusus di kawasan ASEAN, termasuk Johor-Singapore Special Economic Zone, Vietnam, Thailand, dan Malaysia.

Karena itu, “Batam perlu penguatan kapasitas pelabuhan, modernisasi sistem logistik, digitalisasi pelayanan, serta integrasi kawasan industri dan pelabuhan harus terus menjadi prioritas”, pungkas Syarief.

Sementara itu, Ketua BP Batam yang juga sekaligus Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyampaikan perkembangan Batam yang sangat progressif. “saat ini kami sedang mempersiapkan anggaran BP Batam sebesar Rp2,4 Triliun yang bersumber dari PNBP”. Sekitar 65 persen dari anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja publik dan 35 persen dialokasikan untuk dukungan strategis.

Hal ini menunjukkan komitmen BP Batam untuk terus mempersiapkan Batam sebagai Kawasan hub ekonomi digital regional yang kompetitif dan berkelanjutan.

Sedangkan Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra mengungkapkan, BP Batam terus melakukan inovasi untuk melengkapi infrastruktur Batam.

Kami ingin memastikan pasokan air bersih dan infrastruktur Listrik berjalan lancar. Sejumlah langkah inovasi dan insentif untuk menarik investor agar mau menanamkan modalnya dalam membangun air bersih dan Listrik bisa terus diupayakan.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Banggar DPR RI Sugeng Suparwoto, mendorong agar Batam membangun storage LPG dan LNG, sehingga menjadikan Batam sebagai hub dan cadangan penyangga energi nasional.

Sedangkan Anggota Banggar DPR RI Kamrussamad, berharap agar Batam menjadi lokomotif untuk mendorong peningkatan sektor industri manufaktur terhadap PDB. Kita perlu langkah terobosan untuk menghindari terjadinya deindustrailisasi dini dan middle income trap. Dan Batam memiliki peran yang signifikan untuk mencapai tujuan tersebut.***