Breaking News
BP Batam-Polri Perkuat Sinergi, Investasi Batam Jadi Prioritas Batam – Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta kepastian hukum di wilayah kerja BP Batam. Penguatan kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara BP Batam dan Polri di Balairung Sari BP Batam, Jumat (21/8/2026). MoU tersebut ditandatangani Kepala BP Batam Amsakar Achmad, didampingi Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra, bersama Asisten Utama Operasi (Astama Ops) Polri, Komjen Pol Muhammad Fadil Imran. Pada kesempatan yang sama, BP Batam juga menandatangani Naskah Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri), yang ditandatangani Amsakar Achmad bersama Kapolda Kepri, Irjen Pol Asep Safrudin. Adapun ruang lingkup kerja sama meliputi pertukaran dan pemanfaatan data serta informasi, bantuan pengamanan, penanganan konflik sosial, penegakan hukum, peningkatan kapasitas dan pendayagunaan sumber daya manusia, serta pemanfaatan sarana dan prasarana. Kepala BP Batam Amsakar Achmad mengatakan kerja sama tersebut merupakan bentuk komitmen bersama untuk memastikan Batam tetap berada dalam kondisi aman dan kondusif. “Penguatan kolaborasi antara BP Batam, Polri, dan Polda Kepri dinilai penting seiring dengan posisi Batam sebagai kawasan strategis nasional dan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan Indonesia,” ujar Amsakar. Dengan dukungan situasi keamanan yang kondusif dan kepastian hukum yang terjaga, BP Batam optimistis iklim investasi dan aktivitas ekonomi di Batam dapat terus berkembang secara berkelanjutan. “Kami juga berharap penandatanganan ini dapat memperkuat soliditas BP Batam dan Polri dalam penyelesaian permasalahan hukum di Kota Batam,” harap Amsakar. Asisten Utama Operasi (Astama Ops) Polri, Komjen Pol Muhammad Fadil Imran mengatakan perpanjangan kerja sama ini merupakan momentum untuk memperbarui sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menjaga Batam. “Keinginan kami adalah, Polri hadir tidak hanya sebagai security provider, tapi juga sebagai partner pembangunan,” ujar Fadil. Agar cita-cita tersebut terwujud, Fadil meminta jajaran Polda Kepri mengawal implementasi kerja sama tersebut agar tidak berhenti pada seremoni penandatanganan. “Saya titip kepada Kapolda Kepri dan jajaran agar Nota Kesepahaman ini betul-betul dikawal implementasinya,” kata Fadil.*** BP Batam Rampungkan Perbaikan 12 Titik Ruas Jalan di Batam STIE Pembangunan Tanjungpinang Perkuat Bank Sampah Cahaya Permata Dorong Ekonomi Hijau Kontainer UMKM Disdagin Tanjungpinang Hilang, APH Diminta Bertindak STIE Pembangunan Tanjungpinang Perkuat Bank Sampah Kharisma Mandiri di Desa Ekang Anculai

Bayam dan Udang Basah Sebabkan Inflasi Kepri Maret 2026

banner 120x600

Batam – Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengungkap penyebab inflasi Maret 2026. Inflasi kelompok ini utamanya disebabkan kenaikan harga udang basah, bayam, dan daging ayam ras seiring dengan meningkatnya permintaan di tengah HBKN Idulfitri.

Diungkapkan Kepala Perwakilan BI Kepri, Rony Widijarto P, Kamis (2/4/2026), berdasarkan kelompok pengeluaran, Inflasi di bulan Maret 2026 terutama didorong oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,48% (mtm) dengan andil sebesar 0,13%. “Inflasi secara bulanan terjadi di Kota Batam dan Kabupaten Karimun yang masing-masing tercatat inflasi sebesar 0,11% (mtm) dan 0,56% (mtm) sedangkan Kota Tanjungpinang mengalami deflasi 0,37% (mtm),” kata Rony.

banner 325x300

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Harga Konsumen (IHK) Kepri pada Maret 2026 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,08% (mtm), lebih rendah dibanding bulan sebelumnya yang tercatat inflasi 0,44% (mtm). Secara tahunan inflasi Kepri tercatat sebesar 3,23% (yoy), lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 3,54% (yoy). Lebih rendah dibandingkan inflasi Nasional yang sebesar 3,48% (yoy) dan menjadi provinsi dengan inflasi tahunan terendah terendah kelima se-wilayah Sumatera.

Lebih lanjut, inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa yang mengalami deflasi 1,12% (mtm) dengan andil deflasi sebesar 0,08%.  Deflasi kelompok ini utamanya disebabkan oleh penurunan harga emas perhiasan sejalan dengan penguatan mata uang dolar Amerika Serikat (AS).

“Kemudian, meningkatnya ekspektasi suku bunga akan tetap pada level tinggi sehingga mendorong investor untuk mengalihkan preferensinya ke aset lain seperti dolar AS,” bebernya.

Adapun kelompok transportasi turut mengalami deflasi 0,38% (mtm) dengan andil deflasi sebesar 0,05%. Deflasi kelompok ini disebabkan oleh penurunan pada tarif angkutan udara dan angkutan laut seiring dengan berlakunya kebijakan stimulus ekonomi diskon transportasi pada periode HBKN Idulfitri.

Sinergi dan kolaborasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) baik di level provinsi maupun kabupaten/kota tetap terjaga di tengah kuatnya pertumbuhan ekonomi Kepri. Bank Indonesia secara konsisten bersinergi dengan TPID se-Kepri melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) menjadi sinergi baru dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional.

“Berbagai upaya stabilisasi harga yang dilaksanakan pada bulan Maret 2026. Antara lain High Level Meeting (HLM) TPID Kepri dan Kabupaten Karimun. Kemudian, publikasi Iklan Layanan Masyarakat (ILM) untuk menjaga ekspektasi inflasi tetap terkendali, Edukasi mengenai inflasi melalui sosialisasi, dan Pelaksanaan Operasi Pasar/ Pasar Murah serentak di Kepri,” bebernya.

Memasuki April 2026, beberapa faktor pendorong inflasi yang perlu diwaspadai. Mulai prediksi BMKG terkait kondisi El Nino dengan intensitas lemah hingga moderat yang diprakirakan berlangsung sampai semester II 2026. Selanjutnya, base effect dari normalisasi tarif transportasi. Kemudian, dampak lanjutan kenaikan harga komoditas energi global.

Di sisi lain, terdapat sejumlah faktor yang diprakirakan menahan tekanan inflasi ke depan. Seperti berlanjutnya normalisasi harga emas perhiasan, serta dampak lanjutan dari pergeseran periode panen raya komoditas pangan, antara lain cabai merah, akibat mundurnya periode tanam pascabencana hidrometeorologi di sejumlah daerah sentra komoditas di Sumatera bagian utara.

“Kedepan, Bank Indonesia bersama TPID akan terus memperkuat sinergi untuk stabilitas inflasi di Kepri. Peningkatan produksi pangan, pelaksanaan pasar murah, penguatan KAD serta penguatan koordinasi pengendalian inflasi diharapkan dapat menjaga tekanan inflasi pada tahun 2026 tetap terkendali dalam rentang sasaran 2,5±1%,” imbuh Rony.***