Breaking News
Perkuat Kualitas Layanan, PTSP BP Batam Siapkan Standar Pelayanan 2026 BP Batam Sambut Tim Batam Prime International Football Series 2026 BP Batam-Polri Perkuat Sinergi, Investasi Batam Jadi Prioritas Batam – Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta kepastian hukum di wilayah kerja BP Batam. Penguatan kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara BP Batam dan Polri di Balairung Sari BP Batam, Jumat (21/8/2026). MoU tersebut ditandatangani Kepala BP Batam Amsakar Achmad, didampingi Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra, bersama Asisten Utama Operasi (Astama Ops) Polri, Komjen Pol Muhammad Fadil Imran. Pada kesempatan yang sama, BP Batam juga menandatangani Naskah Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri), yang ditandatangani Amsakar Achmad bersama Kapolda Kepri, Irjen Pol Asep Safrudin. Adapun ruang lingkup kerja sama meliputi pertukaran dan pemanfaatan data serta informasi, bantuan pengamanan, penanganan konflik sosial, penegakan hukum, peningkatan kapasitas dan pendayagunaan sumber daya manusia, serta pemanfaatan sarana dan prasarana. Kepala BP Batam Amsakar Achmad mengatakan kerja sama tersebut merupakan bentuk komitmen bersama untuk memastikan Batam tetap berada dalam kondisi aman dan kondusif. “Penguatan kolaborasi antara BP Batam, Polri, dan Polda Kepri dinilai penting seiring dengan posisi Batam sebagai kawasan strategis nasional dan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan Indonesia,” ujar Amsakar. Dengan dukungan situasi keamanan yang kondusif dan kepastian hukum yang terjaga, BP Batam optimistis iklim investasi dan aktivitas ekonomi di Batam dapat terus berkembang secara berkelanjutan. “Kami juga berharap penandatanganan ini dapat memperkuat soliditas BP Batam dan Polri dalam penyelesaian permasalahan hukum di Kota Batam,” harap Amsakar. Asisten Utama Operasi (Astama Ops) Polri, Komjen Pol Muhammad Fadil Imran mengatakan perpanjangan kerja sama ini merupakan momentum untuk memperbarui sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menjaga Batam. “Keinginan kami adalah, Polri hadir tidak hanya sebagai security provider, tapi juga sebagai partner pembangunan,” ujar Fadil. Agar cita-cita tersebut terwujud, Fadil meminta jajaran Polda Kepri mengawal implementasi kerja sama tersebut agar tidak berhenti pada seremoni penandatanganan. “Saya titip kepada Kapolda Kepri dan jajaran agar Nota Kesepahaman ini betul-betul dikawal implementasinya,” kata Fadil.*** BP Batam Rampungkan Perbaikan 12 Titik Ruas Jalan di Batam STIE Pembangunan Tanjungpinang Perkuat Bank Sampah Cahaya Permata Dorong Ekonomi Hijau

Kebutuhan BBM Warga Kepri Dipastikan Pertamina Patra Niaga Aman

banner 120x600

Batam – Pertamina juga memastikan stok BBM di Kepulauan Riau dalam kondisi aman dengan cadangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menjelang periode Ramadan dan Idulfitri, Pertamina juga telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) BBM.

Demikian disampaikan Sales Area Manager Retail Kepri Pertamina Patra Niaga, Bagus Handoko, Senin (16/3/2026) di Batam. Menurutnya, salah satu langkah yang dilakukan adalah menambah armada distribusi jika terjadi peningkatan kebutuhan.

banner 325x300

“Secara keseluruhan, stok BBM jenis Pertalite di wilayah Kepri mencapai sekitar 116 ribu kiloliter dengan ketahanan sekitar 26 hari. Sementara stok Pertamax tercatat sekitar 21 ribu kiloliter dengan ketahanan hingga 93 hari,” kata Bagus.

Demikian, Bagus menekankan bahwa kondisi stok BBM bersifat dinamis karena setiap hari terjadi distribusi dan pengisian ulang. “Stok itu sifatnya dinamis. Misalnya hari ini berkurang karena penyaluran, tetapi beberapa hari kemudian sudah ada suplai baru yang masuk dari kapal. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir,” katanya.

Sebagai contoh, di Depot Kabil Batam, suplai Pertalite bisa mencapai sekitar 3.700 kiloliter dengan ketahanan beberapa hari sebelum kembali ditambah pengiriman baru yang bisa mencapai 6.000 kiloliter.

Jika biasanya distribusi menggunakan mobil tangki reguler, pada masa Satgas Pertamina juga dapat memanfaatkan armada distribusi dari sektor industri untuk memperkuat pasokan ke SPBU.

“Jika terjadi lonjakan permintaan, kami bisa menambah armada mobil tangki yang sebelumnya digunakan untuk industri. Ini menjadi salah satu langkah antisipasi selama masa Satgas,” jelas Bagus.

Menurutnya, berdasarkan tren konsumsi di Batam, biasanya justru terjadi penurunan permintaan BBM pada momen tertentu seperti libur panjang. Hal ini karena sebagian masyarakat Batam melakukan perjalanan mudik ke berbagai daerah di Sumatera, seperti Sumatera Barat dan Riau, sehingga aktivitas kendaraan di dalam kota cenderung berkurang.

“Secara tren biasanya memang ada penurunan konsumsi, walaupun tidak terlalu signifikan. Namun kami tetap siaga menghadapi segala kemungkinan agar pasokan BBM tetap aman,” katanya.

Dengan kondisi stok yang terjaga dan sistem distribusi yang telah disiapkan, Pertamina memastikan kebutuhan energi masyarakat Kepulauan Riau tetap terpenuhi. Masyarakat pun diimbau untuk tetap tenang dan menggunakan BBM secara bijak tanpa melakukan pembelian berlebihan.

Terkait harga BBM, Bagus menjelaskan bahwa mekanisme evaluasi harga dilakukan secara rutin setiap bulan, baik untuk BBM subsidi maupun non-subsidi. Evaluasi tersebut sudah menjadi kebijakan yang berjalan jauh sebelum muncul isu geopolitik global.

Untuk BBM subsidi, penentuan harga sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah melalui kementerian terkait. Ia juga mengutip pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang memastikan tidak akan ada penyesuaian harga BBM hingga periode Lebaran.

“Komitmen dari pemerintah, khususnya dari Pak Bahlil, sampai dengan Lebaran tidak akan ada penyesuaian harga BBM. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir,” jelasnya.

Bagus juga menjelaskan bahwa distribusi BBM di wilayah Kepulauan Riau memiliki karakteristik berbeda dibandingkan daerah lain di Indonesia, terutama di wilayah kepulauan seperti Karimun.

Di daerah tertentu, suplai BBM harus melalui beberapa tahapan distribusi, mulai dari depot ke kapal, kemudian dari kapal ke mobil tangki, dan akhirnya disalurkan ke SPBU. Proses ini berbeda dengan wilayah daratan yang umumnya langsung dari depot ke mobil tangki lalu ke SPBU.

“Di beberapa wilayah seperti Karimun, sistem distribusinya memang unik karena harus melalui kapal terlebih dahulu. Jadi ritme suplai berbeda dan perilaku konsumennya juga ikut menyesuaikan,” katanya.

Ia menambahkan, kondisi tersebut kerap menimbulkan persepsi lonjakan pembelian ketika kapal pengangkut BBM baru tiba, padahal sebenarnya hal itu merupakan pola konsumsi yang normal.

“Ketika kapal datang, biasanya masyarakat langsung melakukan pembelian. Setelah itu kembali normal sampai kapal berikutnya datang. Jadi tidak bisa langsung disebut sebagai panic buying,” ujarnya.***