Breaking News
Prioritaskan Infrastruktur Hingga Sampah, Amsakar Ajukan Kenaikan Belanja 257 Miliar di APBD Perubahan 2026 Perkuat Kualitas Layanan, PTSP BP Batam Siapkan Standar Pelayanan 2026 BP Batam Sambut Tim Batam Prime International Football Series 2026 BP Batam-Polri Perkuat Sinergi, Investasi Batam Jadi Prioritas Batam – Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta kepastian hukum di wilayah kerja BP Batam. Penguatan kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara BP Batam dan Polri di Balairung Sari BP Batam, Jumat (21/8/2026). MoU tersebut ditandatangani Kepala BP Batam Amsakar Achmad, didampingi Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra, bersama Asisten Utama Operasi (Astama Ops) Polri, Komjen Pol Muhammad Fadil Imran. Pada kesempatan yang sama, BP Batam juga menandatangani Naskah Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri), yang ditandatangani Amsakar Achmad bersama Kapolda Kepri, Irjen Pol Asep Safrudin. Adapun ruang lingkup kerja sama meliputi pertukaran dan pemanfaatan data serta informasi, bantuan pengamanan, penanganan konflik sosial, penegakan hukum, peningkatan kapasitas dan pendayagunaan sumber daya manusia, serta pemanfaatan sarana dan prasarana. Kepala BP Batam Amsakar Achmad mengatakan kerja sama tersebut merupakan bentuk komitmen bersama untuk memastikan Batam tetap berada dalam kondisi aman dan kondusif. “Penguatan kolaborasi antara BP Batam, Polri, dan Polda Kepri dinilai penting seiring dengan posisi Batam sebagai kawasan strategis nasional dan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan Indonesia,” ujar Amsakar. Dengan dukungan situasi keamanan yang kondusif dan kepastian hukum yang terjaga, BP Batam optimistis iklim investasi dan aktivitas ekonomi di Batam dapat terus berkembang secara berkelanjutan. “Kami juga berharap penandatanganan ini dapat memperkuat soliditas BP Batam dan Polri dalam penyelesaian permasalahan hukum di Kota Batam,” harap Amsakar. Asisten Utama Operasi (Astama Ops) Polri, Komjen Pol Muhammad Fadil Imran mengatakan perpanjangan kerja sama ini merupakan momentum untuk memperbarui sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menjaga Batam. “Keinginan kami adalah, Polri hadir tidak hanya sebagai security provider, tapi juga sebagai partner pembangunan,” ujar Fadil. Agar cita-cita tersebut terwujud, Fadil meminta jajaran Polda Kepri mengawal implementasi kerja sama tersebut agar tidak berhenti pada seremoni penandatanganan. “Saya titip kepada Kapolda Kepri dan jajaran agar Nota Kesepahaman ini betul-betul dikawal implementasinya,” kata Fadil.*** BP Batam Rampungkan Perbaikan 12 Titik Ruas Jalan di Batam

Amsakar-Li Claudia Serahkan Bantuan Sarana Tangkap Nelayan, Perkuat Perekonomian Pesisir

banner 120x600

Batam – Pemerintah Kota (Pemko) Batam terus memperkuat sektor perikanan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Untuk mewujudkan itu, Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, bersama Wakil Wali Kota, Li Claudia Chandra, menyerahkan bantuan sarana dan prasarana penangkapan ikan kepada nelayan dari empat kecamatan.

Nelayan yang menerima bantuan ada di Kecamatan Galang, Bulang, Belakangpadang dan Bengkong. Kegiatan berlangsung di Gedung Seksi Agribisnis BP Batam–Fisherism Tanjung Riau, Sekupang, Kamis (20/11/2025).

banner 325x300

Amsakar menegaskan bahwa nelayan merupakan bagian penting dalam arah pembangunan Batam. Karena itu, berbagai program dirancang untuk menjawab kebutuhan sektor perikanan, mulai dari dukungan sarana tangkap, peningkatan kapasitas kelompok nelayan, hingga upaya menjaga keberlanjutan sumber daya perairan.

“Pemerintah memandang nelayan sebagai sektor penting sehingga setiap kebijakan selalu memberi ruang dan perhatian bagi mereka,” ujar Amsakar.

Ia menjelaskan bahwa bantuan yang disalurkan telah memperhatikan urgensi kebutuhan serta kondisi masing-masing wilayah. Dengan demikian, manfaat bantuan dapat dirasakan langsung oleh para penerima.

“Penyaluran bantuan harus tepat guna dan sesuai dengan tipologi nelayan. Jangan sampai salah sasaran,” tegasnya.

Lebih jauh, Amsakar menyampaikan bahwa pembangunan Batam kini tidak lagi terfokus semata pada infrastruktur, melainkan turut mengedepankan pemberdayaan masyarakat, terutama nelayan dan warga pesisir.

“Tata kelola pemerintahan saat ini bergerak ke arah pemberdayaan masyarakat. Nelayan dan pesisir menjadi prioritas,” tambahnya.

Kepala Dinas Perikanan Kota Batam, Yudi Admajianto, melaporkan bahwa alokasi anggaran bantuan sarana dan prasarana nelayan tahun ini mencapai Rp6,7 miliar. Bantuan tersebut meliputi 51 unit mesin tempel 15 PK, 11 unit mesin ketinting GX 200, jaring, serta sejumlah sarana pendukung lainnya.

“Ini bentuk keberpihakan pemerintah agar nelayan dapat terus bertahan, terutama dengan semakin jauhnya area tangkapan sebagai dampak pembangunan yang pesat di Batam,” jelas Yudi.

Perwakilan nelayan, Ramadhan, menyampaikan apresiasi atas dukungan yang berkelanjutan dari pemerintah daerah. Ia berharap pemberdayaan nelayan terus ditingkatkan sehingga produktivitas melaut semakin optimal.***