Breaking News
Prioritaskan Infrastruktur Hingga Sampah, Amsakar Ajukan Kenaikan Belanja 257 Miliar di APBD Perubahan 2026 Perkuat Kualitas Layanan, PTSP BP Batam Siapkan Standar Pelayanan 2026 BP Batam Sambut Tim Batam Prime International Football Series 2026 BP Batam-Polri Perkuat Sinergi, Investasi Batam Jadi Prioritas Batam – Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta kepastian hukum di wilayah kerja BP Batam. Penguatan kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara BP Batam dan Polri di Balairung Sari BP Batam, Jumat (21/8/2026). MoU tersebut ditandatangani Kepala BP Batam Amsakar Achmad, didampingi Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra, bersama Asisten Utama Operasi (Astama Ops) Polri, Komjen Pol Muhammad Fadil Imran. Pada kesempatan yang sama, BP Batam juga menandatangani Naskah Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri), yang ditandatangani Amsakar Achmad bersama Kapolda Kepri, Irjen Pol Asep Safrudin. Adapun ruang lingkup kerja sama meliputi pertukaran dan pemanfaatan data serta informasi, bantuan pengamanan, penanganan konflik sosial, penegakan hukum, peningkatan kapasitas dan pendayagunaan sumber daya manusia, serta pemanfaatan sarana dan prasarana. Kepala BP Batam Amsakar Achmad mengatakan kerja sama tersebut merupakan bentuk komitmen bersama untuk memastikan Batam tetap berada dalam kondisi aman dan kondusif. “Penguatan kolaborasi antara BP Batam, Polri, dan Polda Kepri dinilai penting seiring dengan posisi Batam sebagai kawasan strategis nasional dan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan Indonesia,” ujar Amsakar. Dengan dukungan situasi keamanan yang kondusif dan kepastian hukum yang terjaga, BP Batam optimistis iklim investasi dan aktivitas ekonomi di Batam dapat terus berkembang secara berkelanjutan. “Kami juga berharap penandatanganan ini dapat memperkuat soliditas BP Batam dan Polri dalam penyelesaian permasalahan hukum di Kota Batam,” harap Amsakar. Asisten Utama Operasi (Astama Ops) Polri, Komjen Pol Muhammad Fadil Imran mengatakan perpanjangan kerja sama ini merupakan momentum untuk memperbarui sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menjaga Batam. “Keinginan kami adalah, Polri hadir tidak hanya sebagai security provider, tapi juga sebagai partner pembangunan,” ujar Fadil. Agar cita-cita tersebut terwujud, Fadil meminta jajaran Polda Kepri mengawal implementasi kerja sama tersebut agar tidak berhenti pada seremoni penandatanganan. “Saya titip kepada Kapolda Kepri dan jajaran agar Nota Kesepahaman ini betul-betul dikawal implementasinya,” kata Fadil.*** BP Batam Rampungkan Perbaikan 12 Titik Ruas Jalan di Batam

Kawasan Industri Bantu Ekonomi Kepri Tumbuh 7,14 Persen

banner 120x600

Batam – Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada triwulan III 2025, melanjutkan kinerja yang solid dengan pertumbuhan sebesar 7,48% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya tercatat sebesar 7,14% (yoy). Pertumbuhan perekonomian itu didukung beberapa faktor. Termaksud didalamnya, didukung kinerja Kawasan Industri (Kl).

Demikian disampaikan Kepala BI Provinsi Kepri, Rony Widijarto P, Kamis (6/11/2025) di Batam. Disampaikan, secara kumulatif, perekonomian Kepri hingga triwulan III 2025 tercatat tumbuh 6,60% (ctc). Pertumbuhan ekonomi di Kepri mempertahankan posisi tertinggi di Sumatera dan memberikan kontribusi sebesar 7,07% terhadap PDRB Pulau Sumatera.

banner 325x300

“Capaian ini juga lebih tinggi dibanding pertumbuhan Sumatera yang tercatat sebesar 4,90% (yoy),” katanya.

Dijelaskan, Pertumbuhan Lapangan Usaha (LU) Industri Pengolahan sejalan dengan berlanjutnya aktivitas produksi pasca kepastian penetapan tarif resiprokal AS. LU Pertambangan juga tumbuh seiring dengan berlanjutnya kinerja dua sumur migas baru di Natuna. Pertumbuhan LU Konstruksi didukung oleh berlanjutnya pembangunan sejumlah proyek strategis yang mencakup Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI) di Kepri.

“Lebih lanjut, LU Perdagangan meningkat didukung oleh kegiatan MICE dan pariwisat,” urainya.

Kedepan, perekonomian Kepri diyakini masih dapat tumbuh positif. Keberlanjutan ini didukung oleh pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), dan Proyek Strategis Nasional (PSN), serta didukung oleh meningkatnya mobilitas masyarakat pada akhir tahun. BI bersama pemerintah daerah dan pelaku usaha terus menyiapkan langkah-langkah terukur untuk mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi bersama Tim Percepatan Pertumbahan Ekonomi Daerah (TP2ED).

Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, Bank Indonesia turut mendukung peran digitalisasi sebagai katalisator dalam perputaran roda ekonomi diantaranya dengan menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Hingga September 2025, volume dan QRIS telah mencapai 64,94 juta transaksi atau tumbuh sebesar 181, 93% (yoy) dan nominal transaksi sebesar Rp 7,71 triliun atau sebesar 140,62% (yoy).

“Selain itu transaksi QRIS Cross Border Thailand, Malaysia, dan Singapura turut menunjukan tren pertumbuhan yang signifikan sejak implementasi,” terangnya.

Diungkapkan, kinerja positif ini terutama ditopang oleh sektor industri pengolahan, pertambangan dan penggalian, konstruksi, dan perdagangan yang tumbuh secara berturut-turut tumbuh sebesar 6,82% (yoy), 19,83% (yoy), 5,71% (yoy), dan 5,54% (yoy) serta memberikan andil terhadap pertumbuhan ekonomi Kepri sebesar 2,80% (yoy), 2,07% (yoy), 1,10% (yoy), dan 0,47% (yoy).

Pertumbuhan ekonomi Kepri turut tercermin dari intermediasi perbankan terpantau kuat pada triwulan III 2025 baik pertumbuhan kredit, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan aset yang tumbuh sebesar 20,61% (yoy), 14,06% (yoy), dan 13,14% (yoy).  Adapun pembiayaan korporasi dan UMKM turut tumbuh sebesar 26,37% (yoy) dan 12,96% (yoy) pada triwulan III 2025.

“Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Kepri pada Tw III 2025 didorong oleh pertumbuhan positif pada Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang tumbuh 9,05% (yoy), dengan andil 3,75%. PMTB masih kuat didorong oleh dukungan iklim investasi baik PMA maupun PMDN serta kemudahan perizinan yang dituangkan dalam PP Nomor 25 tahun 2025 dan PP Nomor 28 tahun 2025,” bebernya.

Sementara itu, konsumsi RT pada triwulan III 2025 tercatat tumbuh sebesar 4,12% (yoy), dengan andil 1,64%, sejalan dengan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE), dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) yang tercatat lebih optimis dibandingkan triwulan sebelumnya. Selanjutnya, net ekspor masih tumbuh kuat sebesar 16,45% (yoy) dengan andil 2,46%, sejalan dengan membaiknya permintaan.

“Di tengah pertumbuhan ekonomi yang solid tersebut, inflasi di Kepri tetap stabil. IHK (Indeks Harga Konsumen) Kepri pada Oktober 2025 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,36% (mtm), lebih rendah dibanding bulan sebelumnya yang tercatat inflasi sebesar 0,64% (mtm). Secara tahunan inflasi Kepri tercatat sebesar 3,01% (yoy), lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 2,70% (yoy),” tegas Rony.

Berdasarkan kelompok pengeluaran, Inflasi di bulan Oktober 2025 terutama didorong oleh Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya yang mengalami inflasi 3,88% (mtm) dengan andil sebesar 0,27% (mtm). Inflasi pada kelompok ini utamanya disebabkan oleh kenaikan harga pada komoditas emas perhiasan seiring dengan berlanjutnya ketidakpastian geopolitik. Inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang mengalami deflasi 0,18% (mtm) dan andil deflasi 0,04 (mtm).

Sementara itu, inflasi turut diprakirakan akan tetap terjaga dalam rentang sasaran inflasi melalui penguatan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Berdasarkan pemantauan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) hingga akhir Oktober 2025, pengendalian harga pangan yang perlu menjadi fokus utama adalah cabai merah keriting, cabai rawit merah, dan cabai merah besar.

“BI bersinergi dengan stakeholders terkait dalam menjaga stabilitas Inflasi pangan bergejolak diantaranya dengan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang mencakup strategi 4K yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif,” imbuhnya.***