Breaking News
Prioritaskan Infrastruktur Hingga Sampah, Amsakar Ajukan Kenaikan Belanja 257 Miliar di APBD Perubahan 2026 Perkuat Kualitas Layanan, PTSP BP Batam Siapkan Standar Pelayanan 2026 BP Batam Sambut Tim Batam Prime International Football Series 2026 BP Batam-Polri Perkuat Sinergi, Investasi Batam Jadi Prioritas Batam – Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta kepastian hukum di wilayah kerja BP Batam. Penguatan kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara BP Batam dan Polri di Balairung Sari BP Batam, Jumat (21/8/2026). MoU tersebut ditandatangani Kepala BP Batam Amsakar Achmad, didampingi Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra, bersama Asisten Utama Operasi (Astama Ops) Polri, Komjen Pol Muhammad Fadil Imran. Pada kesempatan yang sama, BP Batam juga menandatangani Naskah Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri), yang ditandatangani Amsakar Achmad bersama Kapolda Kepri, Irjen Pol Asep Safrudin. Adapun ruang lingkup kerja sama meliputi pertukaran dan pemanfaatan data serta informasi, bantuan pengamanan, penanganan konflik sosial, penegakan hukum, peningkatan kapasitas dan pendayagunaan sumber daya manusia, serta pemanfaatan sarana dan prasarana. Kepala BP Batam Amsakar Achmad mengatakan kerja sama tersebut merupakan bentuk komitmen bersama untuk memastikan Batam tetap berada dalam kondisi aman dan kondusif. “Penguatan kolaborasi antara BP Batam, Polri, dan Polda Kepri dinilai penting seiring dengan posisi Batam sebagai kawasan strategis nasional dan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan Indonesia,” ujar Amsakar. Dengan dukungan situasi keamanan yang kondusif dan kepastian hukum yang terjaga, BP Batam optimistis iklim investasi dan aktivitas ekonomi di Batam dapat terus berkembang secara berkelanjutan. “Kami juga berharap penandatanganan ini dapat memperkuat soliditas BP Batam dan Polri dalam penyelesaian permasalahan hukum di Kota Batam,” harap Amsakar. Asisten Utama Operasi (Astama Ops) Polri, Komjen Pol Muhammad Fadil Imran mengatakan perpanjangan kerja sama ini merupakan momentum untuk memperbarui sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menjaga Batam. “Keinginan kami adalah, Polri hadir tidak hanya sebagai security provider, tapi juga sebagai partner pembangunan,” ujar Fadil. Agar cita-cita tersebut terwujud, Fadil meminta jajaran Polda Kepri mengawal implementasi kerja sama tersebut agar tidak berhenti pada seremoni penandatanganan. “Saya titip kepada Kapolda Kepri dan jajaran agar Nota Kesepahaman ini betul-betul dikawal implementasinya,” kata Fadil.*** BP Batam Rampungkan Perbaikan 12 Titik Ruas Jalan di Batam

Warganet Kecam Aksi Kendaraan Taktis Lindas Ojol Saat Demo Buruh di Kawasan DPR RI

banner 120x600

Jakarta – Insiden tewasnya seorang berseragam ojek online (Ojol) karena dilindas kendaraan taktis aparat kepolisian mendapat kecaman warganet.

Insiden ini terjadi setelah mahasiswa dan massa mengambil alih aksi protes kelompok buruh yang digelar di Gedung DPR, pada Kamis 28 Agustus malam.

banner 325x300

Video rekaman insiden ini viral di dunia maya dengan sebagian besar warganet mengutuk keras aksi polisi.

Berdasarkan rekaman video yang viral di akun Tiktok, tampak mobil rantis tersebut tetap melaju meski terlihat korban telah terkapar.

Atas insiden ini, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo langsung meminta maaf atas peristiwa tersebut. Dan berjanji akan mengusut tuntas siapa pelaku atas insiden tragis tersebut.

“Saya menyesali terhadap peristiwa yang terjadi dan mohon maaf sedalam-dalamnya,” ujar Sigit kepada wartawan di Jakarta.

Musibah ini bahkan sampai ke Istana Presiden. Istana Negara menaruh perhatian khusus atas insiden tragis menimpa seorang pengemudi ojek online (ojol), yang tewas setelah terlindas kendaraan taktis (rantis) Brimob di kawasan Pejompongan tersebut.

Insiden itu terjadi saat aksi demonstrasi di depan Gedung DPR berujung kericuhan.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan, pemerintah meminta aparat kepolisian untuk berhati-hati dalam melakukan pengamanan aksi massa.

Ia menekankan agar seluruh tindakan aparat tetap berada dalam koridor hukum, serta mengedepankan aspek kemanusiaan.

“Kami secara khusus meminta kepada aparat kepolisian untuk tetap sabar dan melakukan tindakan pengamanan dengan penuh kehati-hatian,” tegasnya.