Breaking News
BP Batam-Polri Perkuat Sinergi, Investasi Batam Jadi Prioritas Batam – Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta kepastian hukum di wilayah kerja BP Batam. Penguatan kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara BP Batam dan Polri di Balairung Sari BP Batam, Jumat (21/8/2026). MoU tersebut ditandatangani Kepala BP Batam Amsakar Achmad, didampingi Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra, bersama Asisten Utama Operasi (Astama Ops) Polri, Komjen Pol Muhammad Fadil Imran. Pada kesempatan yang sama, BP Batam juga menandatangani Naskah Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri), yang ditandatangani Amsakar Achmad bersama Kapolda Kepri, Irjen Pol Asep Safrudin. Adapun ruang lingkup kerja sama meliputi pertukaran dan pemanfaatan data serta informasi, bantuan pengamanan, penanganan konflik sosial, penegakan hukum, peningkatan kapasitas dan pendayagunaan sumber daya manusia, serta pemanfaatan sarana dan prasarana. Kepala BP Batam Amsakar Achmad mengatakan kerja sama tersebut merupakan bentuk komitmen bersama untuk memastikan Batam tetap berada dalam kondisi aman dan kondusif. “Penguatan kolaborasi antara BP Batam, Polri, dan Polda Kepri dinilai penting seiring dengan posisi Batam sebagai kawasan strategis nasional dan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan Indonesia,” ujar Amsakar. Dengan dukungan situasi keamanan yang kondusif dan kepastian hukum yang terjaga, BP Batam optimistis iklim investasi dan aktivitas ekonomi di Batam dapat terus berkembang secara berkelanjutan. “Kami juga berharap penandatanganan ini dapat memperkuat soliditas BP Batam dan Polri dalam penyelesaian permasalahan hukum di Kota Batam,” harap Amsakar. Asisten Utama Operasi (Astama Ops) Polri, Komjen Pol Muhammad Fadil Imran mengatakan perpanjangan kerja sama ini merupakan momentum untuk memperbarui sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menjaga Batam. “Keinginan kami adalah, Polri hadir tidak hanya sebagai security provider, tapi juga sebagai partner pembangunan,” ujar Fadil. Agar cita-cita tersebut terwujud, Fadil meminta jajaran Polda Kepri mengawal implementasi kerja sama tersebut agar tidak berhenti pada seremoni penandatanganan. “Saya titip kepada Kapolda Kepri dan jajaran agar Nota Kesepahaman ini betul-betul dikawal implementasinya,” kata Fadil.*** BP Batam Rampungkan Perbaikan 12 Titik Ruas Jalan di Batam STIE Pembangunan Tanjungpinang Perkuat Bank Sampah Cahaya Permata Dorong Ekonomi Hijau Kontainer UMKM Disdagin Tanjungpinang Hilang, APH Diminta Bertindak STIE Pembangunan Tanjungpinang Perkuat Bank Sampah Kharisma Mandiri di Desa Ekang Anculai

SC PWI 2025 Resmi Tetapkan Kebijakan Peserta dan Hak Suara di Kongres

Saibansyah, Ketua PWI Kepri
banner 120x600

JAKARTA – Rapat Panitia Pengarah (Steering Committee/SC) Kongres Persatuan PWI 2025, Rabu (13/8), menyepakati tiga keputusan baru terkait peserta. Yakni, diakomodirnya Ketua PWI Kepri hasil Konferprov, Andi Gino. Dua lainnya, saran agar ketua DKP dilibatkan sebagai peserta resmi, dan diundangnya Pelaksana Tugas (Plt) sejumlah PWI Provinsi sebagai peninjau pada kongres yang digelar 29-30 Agustus di BPPTIK Komdigi, Cikarang.

“Ketua PWI Kepulauan Riau hasil Konferprov, Andi Gino, akan diundang sebagai peserta kongres tanpa hak suara. Sementara undangan resmi sebagai peserta penuh tetap diberikan kepada Saibansyah, ketua PWI Kepri dari Konferprovlub,” demikian dikemukakan Ketua SC Kongres Persatuan PWI 2025 Zulkifli Gani Ottoh seusai rapat di Hall Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

banner 325x300

Kesepakatan diikutkannya dua wakil dari PWI Kepri merujuk pada disertakannya dua wakil dari PWI Banten, yang sudah diputuskan sebelumnya. Namun, untuk pemberian suara saat pemilihan di kongres, SC memutuskan Saibansyah. “PWI Kepri hanya punya satu suara,” tegas Zulkifli yang akrab disapa Zugito.

Rapat khusus SC diikuti oleh tujuh anggotanya baik secara luring maupun daring. Empat anggota SC hadir secara langsung, yakni Zugito, Totok Suryanto, Marah Sakti Siregar dan Diapari Sibatangkayu. Tiga anggota SC hadir secara daring, yakni Sekretaris SC IGMB Dwikora Putra, serta Zacky Antoni dan Lutfil Hakim.

Tiga keputusan terbaru SC tersebut kemudian disampaikan kembali dalam rapat Tim Verifikasi, yakni SC dan tiga perwakilan dari Organizing Committee (OC). Ketua OC, Marthen Selamet Susanto, hadir secara daring. Sementara, Wakil Ketua OC Raja Parlindungan Pane dan Sekretaris OC Tb Adhi hadir secara langsung.

Mengenai saran agar ketua Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) resmi dilibatkan sebagai peserta, Zugito menjelaskan bahwa SC secara khusus akan menyurati ketua-ketua PWI Provinsi yang telah ditetapkan.

“Setiap provinsi jatahnya kan hanya dua, alangkah bagusnya yang hadir itu Ketua PWI Provinsi dan Ketua DKP,” ujarnya.

Terkait diundangnya sejumlah Pelaksana Tugas (Plt) ketua PWI Provinsi, baik Plt bentukan Ketua Umum PWI Pusat Kongres 2023 Bandung, Hendry Ch Bangun, maupun bentukan Ketum PWI Pusat hasil KLB 2024 Zulmansyah Sekedang, hanya akan dijadikan peninjau.

“Dengan status peninjau tersebut mereka dapat menghadiri kegiatan kongres di ruangan lain, namun tidak memiliki hak bersuara maupun memberikan pendapat dalam forum resmi,” Zugito menegaskan.

Ketua SC menjelaskan alasan di balik keputusan tersebut. “Kebijakan ini kami ambil karena mereka-mereka (Plt-Plt) ini tidak berdosa, tidak punya kesalahan, dan tidak ada keinginan sendiri menjadi Plt. Mereka ditunjuk akibat adanya dualisme kepengurusan PWI Pusat. Jadi kebijakan ini supaya mereka merasa dihargai, walaupun sebagai peninjau. Jangan lupa juga mereka terlanjur punya hubungan dengan kepala daerah dan mitra-mitranya di daerah,” papar Zugito.

Zugito juga kembali menegaskan jika Kongres Persatuan PWI 2025 hanya beragendakan pemilihan Ketua Umum PWI Pusat dan Ketua Umum Dewan Kehormatan PWI Pusat periode 2025-2030. “Tidak ada agenda lain di luar itu,” tegasnya.