Breaking News
Perkuat Kualitas Layanan, PTSP BP Batam Siapkan Standar Pelayanan 2026 BP Batam Sambut Tim Batam Prime International Football Series 2026 BP Batam-Polri Perkuat Sinergi, Investasi Batam Jadi Prioritas Batam – Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta kepastian hukum di wilayah kerja BP Batam. Penguatan kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara BP Batam dan Polri di Balairung Sari BP Batam, Jumat (21/8/2026). MoU tersebut ditandatangani Kepala BP Batam Amsakar Achmad, didampingi Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra, bersama Asisten Utama Operasi (Astama Ops) Polri, Komjen Pol Muhammad Fadil Imran. Pada kesempatan yang sama, BP Batam juga menandatangani Naskah Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri), yang ditandatangani Amsakar Achmad bersama Kapolda Kepri, Irjen Pol Asep Safrudin. Adapun ruang lingkup kerja sama meliputi pertukaran dan pemanfaatan data serta informasi, bantuan pengamanan, penanganan konflik sosial, penegakan hukum, peningkatan kapasitas dan pendayagunaan sumber daya manusia, serta pemanfaatan sarana dan prasarana. Kepala BP Batam Amsakar Achmad mengatakan kerja sama tersebut merupakan bentuk komitmen bersama untuk memastikan Batam tetap berada dalam kondisi aman dan kondusif. “Penguatan kolaborasi antara BP Batam, Polri, dan Polda Kepri dinilai penting seiring dengan posisi Batam sebagai kawasan strategis nasional dan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan Indonesia,” ujar Amsakar. Dengan dukungan situasi keamanan yang kondusif dan kepastian hukum yang terjaga, BP Batam optimistis iklim investasi dan aktivitas ekonomi di Batam dapat terus berkembang secara berkelanjutan. “Kami juga berharap penandatanganan ini dapat memperkuat soliditas BP Batam dan Polri dalam penyelesaian permasalahan hukum di Kota Batam,” harap Amsakar. Asisten Utama Operasi (Astama Ops) Polri, Komjen Pol Muhammad Fadil Imran mengatakan perpanjangan kerja sama ini merupakan momentum untuk memperbarui sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menjaga Batam. “Keinginan kami adalah, Polri hadir tidak hanya sebagai security provider, tapi juga sebagai partner pembangunan,” ujar Fadil. Agar cita-cita tersebut terwujud, Fadil meminta jajaran Polda Kepri mengawal implementasi kerja sama tersebut agar tidak berhenti pada seremoni penandatanganan. “Saya titip kepada Kapolda Kepri dan jajaran agar Nota Kesepahaman ini betul-betul dikawal implementasinya,” kata Fadil.*** BP Batam Rampungkan Perbaikan 12 Titik Ruas Jalan di Batam STIE Pembangunan Tanjungpinang Perkuat Bank Sampah Cahaya Permata Dorong Ekonomi Hijau
Tak Berkategori  

PAD Merosot, Lelang Proyek Fisik Dimulai Mei

banner 120x600
Pemkab Bintan cemas, karena pendapatan daerah dari pos PAD sektor pariwisata merosot, akibat imbas virus korona. Bupati Bintan H Apri Sujadi akan mengevaluasi keuangan daerah, dan proses lelang proyek fisik dimulai awal Mei mendatang.

BINTAN – BUPATI Bintan H Apri Sujadi menjelaskan, Pemkab Bintan menargetkan akan melakukan pekerjaan dan lelang fisik pada awal Mei 2020 mendatang. Penundaan jadwal pelaksanaan kegiatan fisik ini dilakukan, imbas dari antisipasi terjadinya penurunan PAD, akibat virus korona. Sebab, wabah korona menyebabkan pendapatan sektor pariwisata merosot tajam di awal tahun 2020 ini.

”Sumber keuangan daerah dari pos PAD kita (Bintan), 60 persen berasal dari sektor pajak dan retribusi pariwisata. Kalau PAD sektor pariwisata merosot, mana uang kita mau jalankan kegiatan di awal tahun ini,” ucap Apri Sujadi usai membuka Forum OPD, Rabu siang lalu.

banner 325x300

Sebagai antisipasi kekurangan kas daerah, Bupati Bintan Apri Sujadi meminta agar tim TAPD segera membuat laporan, terkait pengaruh korona bagi pendapatan daerah. Karena, PAD sektor pariwisata itu menyangkut realisasi pembangunan yang sudah ditetapkan.

”Kita sudah meminta agar TAPD segera membahas, dampak pengaruh penurunan wisman bagi pendapatan daerah, yang akan berimbas dalam realisasi pembangunan. Oleh sebab itu, pelelangan kegiatan mungkin bisa dilakukan di bulan Mei nanti,” ujarnya.

Tapi untuk pelelangan jasa konsultan, sebut bupai, mungkin bisa dilakukan pada bulan Maret ini. Namun untuk kegiatan fisik, diputuskan akan dilakukan Mei mendatang, setelah ada hasil laporan dari tim TAPD.

”Jangan kita nanti sibuk dengan pembangunan di awal tahun, sementara realisasi pendapatan daerah sangat minim. Jadi, harus kita antisipasi sedini mungkin,” tutupnya. (Fre)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *