Bintan – Santoni, Direktur PT BAI membeberkan rencana ambisius perusahaan dalam memperluas investasi dari kawasan industri Galang Batang ke Kampung Masiran dan Pulau Poto. Proyek ini masuk dalam daftar PSN dan diproyeksikan menggelontorkan dana hingga Rp80 triliun dalam lima tahun ke depan.
Santoni, menaruh perhatian atas geliat investasi di GBKEK telah menjadi motor pertumbuhan ekonomi Bintan pascapandemi. “Berdasarkan laporan BPS, pertumbuhan investasi di Bintan mencapai 8,9 persen—tertinggi di Kepri,” kata Santoni, 29 Juli 2025, dikutip dari IDNTimesumut.
Di Kampung Masiran, GBKEK tengah mengembangkan jalur industri turunan alumina, khususnya produksi soda kostik yang selama ini diimpor dari Jepang, Tiongkok, Iran, dan Timur Tengah. Rencananya, pelabuhan kontainer baru juga akan dibangun, bekerja sama dengan mitra dari Singapura dan Tiongkok. Total investasi di kawasan ini diperkirakan mencapai Rp30 triliun.
“Kepri tidak punya pelabuhan ekspor yang memadai. Pelabuhan kami di PT BAI sudah yang terbaik, dan kami ingin replikasi fasilitas itu di Masiran,” kata Santoni. Mayoritas modal, menurutnya, berasal dari investor asing.
Sementara itu, Pulau Poto disampaikannya akan disiapkan untuk menjadi basis industri petrokimia, termasuk produksi etana dan etilena, dengan kapasitas hingga dua juta ton. Selain itu, pabrik baja daur ulang akan dibangun untuk mendukung program padat karya. Investasi di kawasan ini disebut lebih besar, yakni sekitar Rp50 triliun, dengan dukungan infrastruktur pelabuhan berskala besar.
“Semua bahan pendukung industrinya impor, jadi pelabuhannya harus lebih besar,” kata Santoni.
Menanggapi kabar penolakan warga, Santoni mengklaim mayoritas masyarakat di Kampung Masiran dan Kampung Tenggel di Pulau Poto telah menjual tanahnya. “Kalau ada penolakan, warga tidak mungkin mau melepas tanahnya. Di Kampung Tenggel, 99 persen sudah menjual, hanya segelintir yang masih menolak,” ucapnya.
Ia juga menegaskan tidak akan menyentuh tanah makam Suku Laut. “Kalau warga setuju direlokasi, kami siapkan lahan pemakaman lima hektar. Kami rapikan dan bangun kembali makam di lokasi baru,” ujarnya.
Menjawab pertanyaan mengenai dampak reklamasi di area PT BAI, Santoni mengakui adanya konsekuensi lingkungan selama proses pembangunan berlangsung. “Pembangunan yang belum selesai pasti ada dampaknya. Kita kan permasalahkan, lebih manfaat banyak atau merugikan banyak,” kata dia.
Soal izin, Santoni menyebut proses masih berjalan dan tergantung pemerintah. Ia juga mengakui, selama mereka beroprasi di Bintan, kajian lingkungan dilakukan hanya di awal proyek. Sementara uji tuntas atau due diligence yang seharusnya dilakukan setiap satu tahun sekali tidak pernah dilakukan. “Hasil kajian awal itu baik. Kami tidak lakukan tahunan,” katanya.
Santoni menutup dengan membandingkan KEK di Kepri dengan kawasan serupa baru di Singapura dan Malaysia. “Mereka meniru cara kita dan berebut investor. Infrastruktur lengkap pasti mendatangkan modal,” katanya.
Namun, klaim perusahaan ini bertolak belakang dengan suara masyarakat, seperti halnya di Kampung Tenggel, Pulau Poto.
Di tengah klaim perusahaan tentang persetujuan masyarakat, suara penolakan justru mengalun dari Kampung Tenggel, Pulau Poto. Andi Suratno (40), nelayan dan masyarakat asli kampung itu menegaskan bahwa 130 kepala keluarga di Kampung Tenggel masih solid mempertahankan tanah mereka.
“Tidak ada, tidak benar. Semua warga di Kampung Tenggel sampai saat ini masih berupaya mempertahankan hak atas tanahnya,” kata Andi tegas, 1 Agustus 2025.
Untuk memahami lebih jauh kondisi kehidupan masyarakat, mari menilik keseharian mereka. Kampung Tenggel berdiri di Pulau Poto sejak 1983. Di sanalah para nelayan pesisir menggantungkan hidup, berlayar dengan kapal 1-5 GT, mengandalkan teknik tradisional: menyelam hingga kedalaman 20 meter dengan bantuan kompresor, lalu menaruh bubu di dasar laut. Selain itu ada juga masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari mencari kepiting bangkang di hutan mangrove Pulau Poto.
“Kami naruh bubu di sekitar Pulau Poto dan mencari kepiting bangkang dari hutan bakau. Kalau Pulau Poto ini dijadikan kawasan industri, mau kemana lagi kami cari ikan dan kepiting?” keluhnya.
Pernyataan Andi selaras dengan data resmi yang menunjukkan kontribusi besar sektor perikanan di Bintan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015, volume produksi perikanan dari penangkapan di Kabupaten Bintan tercatat 50.606 ton dengan nilai produksi mencapai Rp756,3 miliar. Dari angka tersebut, wilayah Bintan Timur menyumbang 12.875 ton hasil tangkapan. Namun, Andi mengatakan angka itu kini nyaris tak relevan dengan kondisi di lapangan.
“Itu tahun 2015. Kalau sekarang sudah susah. Kami tidak bisa lagi mencari ikan di tepian karena sudah ada industri (PT BAI), dan harus mencari ikan lebih jauh ke laut. Sekarang, sehari paling cuma dapat 10–15 kilogram ikan, sangat merosot,” katanya.
bersambung ….
