Jakarta – Senin malam 25 Agustus 2025, bakal calon Ketua Umum PWI Pusat periode 2025-2030, Akhmad Munir resmi menyerahkan dokumen pencalonan ke Tim Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC) Kongres Persatuan PWI di Gedung Dewan Pers, Jakarta.
Hujan yang mengguyur kawasan itu mengiringi proses penyerahan, seakan memberi simbol dukungan alam bagi langkah Munir, yang akrab disapa Cak Munir.
Hingga malam ini, sebanyak 17 PWI provinsi resmi memberikan rekomendasi tertulis berupa surat asli dengan tanda tangan basah dan stempel resmi dari para ketua PWI provinsi. Dukungan tersebut memastikan dirinya telah mengantongi lebih dari 50 persen suara sah yang akan diperebutkan pada kongres, 29-30 Agustus 2025 mendatang.
Penyerahan dokumen kelengkapan dilakukan oleh tim sukses Cak Munir, yakni Dar Edi Yoga dan Sumber Rajasa Ginting, karena Munir tidak hadir secara langsung.
Keduanya memastikan seluruh persyaratan administrasi telah terpenuhi sesuai aturan kongres. Proses ini menjadi titik penting dalam perjalanan Cak Munir menuju kursi Ketua Umum PWI Pusat.
Hal serupa juga dilakukan Atal S. Depari yang menyerahkan dokumen pencalonan sebagai bakal calon Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat melalui perwakilan.
Kehadiran tim sukses kedua calon diterima secara resmi oleh panitia kongres OC dan SC yang terdiri dari Tubagus Adi, Raja Pane, Firdaus Komar, dan Diapari Sibatangkayu yang kemudian akan melakukan verifikasi berkas sesuai mekanisme yang berlaku.
“Dukungan 17 provinsi ini adalah amanah yang sangat besar. Saya akan menjaga kepercayaan ini untuk membangun PWI bersatu, solid, profesional, dan bermanfaat bagi komunitas dan ekosistem pers serta bangsa Indonesia,” ujar Cak Munir dalam keterangannya.
Sementara itu, Raja Pane dari Tim SC menegaskan bahwa seluruh dokumen pencalonan sudah diterima dengan baik. “Terima kasih, dokumen sudah diterima dan akan diverifikasi oleh tim sembilan orang. Kami juga mengundang calon Ketua Umum PWI dan calon Ketua DK PWI untuk hadir dalam acara pra kongres pada 29 Agustus di BPPTIK Kominfo Digital, Cikarang, Jawa Barat,” ujarnya.
Berita Terkait
BP Batam-Polri Perkuat Sinergi, Investasi Batam Jadi Prioritas Batam – Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta kepastian hukum di wilayah kerja BP Batam. Penguatan kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara BP Batam dan Polri di Balairung Sari BP Batam, Jumat (21/8/2026). MoU tersebut ditandatangani Kepala BP Batam Amsakar Achmad, didampingi Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra, bersama Asisten Utama Operasi (Astama Ops) Polri, Komjen Pol Muhammad Fadil Imran. Pada kesempatan yang sama, BP Batam juga menandatangani Naskah Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri), yang ditandatangani Amsakar Achmad bersama Kapolda Kepri, Irjen Pol Asep Safrudin. Adapun ruang lingkup kerja sama meliputi pertukaran dan pemanfaatan data serta informasi, bantuan pengamanan, penanganan konflik sosial, penegakan hukum, peningkatan kapasitas dan pendayagunaan sumber daya manusia, serta pemanfaatan sarana dan prasarana. Kepala BP Batam Amsakar Achmad mengatakan kerja sama tersebut merupakan bentuk komitmen bersama untuk memastikan Batam tetap berada dalam kondisi aman dan kondusif. “Penguatan kolaborasi antara BP Batam, Polri, dan Polda Kepri dinilai penting seiring dengan posisi Batam sebagai kawasan strategis nasional dan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan Indonesia,” ujar Amsakar. Dengan dukungan situasi keamanan yang kondusif dan kepastian hukum yang terjaga, BP Batam optimistis iklim investasi dan aktivitas ekonomi di Batam dapat terus berkembang secara berkelanjutan. “Kami juga berharap penandatanganan ini dapat memperkuat soliditas BP Batam dan Polri dalam penyelesaian permasalahan hukum di Kota Batam,” harap Amsakar. Asisten Utama Operasi (Astama Ops) Polri, Komjen Pol Muhammad Fadil Imran mengatakan perpanjangan kerja sama ini merupakan momentum untuk memperbarui sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menjaga Batam. “Keinginan kami adalah, Polri hadir tidak hanya sebagai security provider, tapi juga sebagai partner pembangunan,” ujar Fadil. Agar cita-cita tersebut terwujud, Fadil meminta jajaran Polda Kepri mengawal implementasi kerja sama tersebut agar tidak berhenti pada seremoni penandatanganan. “Saya titip kepada Kapolda Kepri dan jajaran agar Nota Kesepahaman ini betul-betul dikawal implementasinya,” kata Fadil.***
