Breaking News
BP Batam-Polri Perkuat Sinergi, Investasi Batam Jadi Prioritas Batam – Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta kepastian hukum di wilayah kerja BP Batam. Penguatan kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara BP Batam dan Polri di Balairung Sari BP Batam, Jumat (21/8/2026). MoU tersebut ditandatangani Kepala BP Batam Amsakar Achmad, didampingi Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra, bersama Asisten Utama Operasi (Astama Ops) Polri, Komjen Pol Muhammad Fadil Imran. Pada kesempatan yang sama, BP Batam juga menandatangani Naskah Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri), yang ditandatangani Amsakar Achmad bersama Kapolda Kepri, Irjen Pol Asep Safrudin. Adapun ruang lingkup kerja sama meliputi pertukaran dan pemanfaatan data serta informasi, bantuan pengamanan, penanganan konflik sosial, penegakan hukum, peningkatan kapasitas dan pendayagunaan sumber daya manusia, serta pemanfaatan sarana dan prasarana. Kepala BP Batam Amsakar Achmad mengatakan kerja sama tersebut merupakan bentuk komitmen bersama untuk memastikan Batam tetap berada dalam kondisi aman dan kondusif. “Penguatan kolaborasi antara BP Batam, Polri, dan Polda Kepri dinilai penting seiring dengan posisi Batam sebagai kawasan strategis nasional dan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan Indonesia,” ujar Amsakar. Dengan dukungan situasi keamanan yang kondusif dan kepastian hukum yang terjaga, BP Batam optimistis iklim investasi dan aktivitas ekonomi di Batam dapat terus berkembang secara berkelanjutan. “Kami juga berharap penandatanganan ini dapat memperkuat soliditas BP Batam dan Polri dalam penyelesaian permasalahan hukum di Kota Batam,” harap Amsakar. Asisten Utama Operasi (Astama Ops) Polri, Komjen Pol Muhammad Fadil Imran mengatakan perpanjangan kerja sama ini merupakan momentum untuk memperbarui sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menjaga Batam. “Keinginan kami adalah, Polri hadir tidak hanya sebagai security provider, tapi juga sebagai partner pembangunan,” ujar Fadil. Agar cita-cita tersebut terwujud, Fadil meminta jajaran Polda Kepri mengawal implementasi kerja sama tersebut agar tidak berhenti pada seremoni penandatanganan. “Saya titip kepada Kapolda Kepri dan jajaran agar Nota Kesepahaman ini betul-betul dikawal implementasinya,” kata Fadil.*** BP Batam Rampungkan Perbaikan 12 Titik Ruas Jalan di Batam STIE Pembangunan Tanjungpinang Perkuat Bank Sampah Cahaya Permata Dorong Ekonomi Hijau Kontainer UMKM Disdagin Tanjungpinang Hilang, APH Diminta Bertindak STIE Pembangunan Tanjungpinang Perkuat Bank Sampah Kharisma Mandiri di Desa Ekang Anculai
Tak Berkategori  

Bantuan Tunai Pemulihan Ekonomi Dimulai April

banner 120x600

TOAPAYA – DPRD Kabupaten Bintan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), mulai membahas rasionalisasi anggaran untuk bantuan pemulihan ekonomi, Senin (6/4) ini. Bantuan pemulihan ekonomi bakal disalurkan berbentuk uang tunai, mulai April ini.

Wakil Ketua DPRD Bintan H Nesar Ahmad mengungkapkan, penerima bantuan pemulihan ekonomi di Kabupaten Bintan, diperkirakan sebanyak 44.231 kepala keluarga (KK). Jumlah ini termasuk untuk penerima bantuan langsung tunai dari pusat dan Pemprov Kepri sebanyak 4.552 KK. Bantuan dari Pemkab Bintan ditujukan untuk pembelian sembako dan multivitamin.

banner 325x300

Untuk teknisnya, Nesar Ahmad mengatakan, berupa uang tunai. Karena, jika diberikan dalam bentuk barang, pengadaannya akan sulit.

”Sekilo beras saja untuk 1 KK, sudah lebih dari 44 ton yang harus disediakan per bulannya. Akan sulit nantinya pengadaan beras itu. Belum lagi jenis bahan pokok lainnya,” kata H Nesar Ahmad di sela penyemprotan disinfektan rumah warga dan fasilitas umum di Kecamatan Toapaya, Minggu (5/4) kemarin.

Justru itu, lanjut politisi asal Partai Golkar ini, bantuan pemulihan ekonomi di Bintan, akan disalurkan dalam bentuk uang tunai. Masingmasing KK, akan diberikan bantuan sebesar Rp300 ribu per bulan.

”Bantuan ini dimulai terhitung April sampai dengan Juli nanti, selama empat bulan. Tapi, untuk penyalurannya dilakukan sekaligus. Jadi, warga akan menerima sebesar Rp1,2 juta per KK,” terang H Nesar Ahmad. Saat ini, masing-masing RT dan RW di Bintan, sedang melakukan

pendataan terhadap warga yang berhak menerima bantuan tunai pemulihan ekonomi tersebut. Syarat penerima yaitu warga yang mendapatkan penghasil per hari, serta warga yang kena PHK dari perusahaan swasta.

”ASN, honorer dan warga yang menerima gaji bulanan, itu tidak mendapatkan bantuan,” ucap Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bintan ini.

Anggaran yang disediakan untuk pencegahan, penanganan wabah virus korona serta bantuan tunai pemulihan ekonomi di Kabupaten Bintan, sebesar Rp67,492 miliar. Khusus untuk bantuan tunai pemulihan ekonomi bagi 44.231 KK melebihi Rp53 miliar.

”Itu yang mau kita bahas dalam rapat Banggar DPRD Bintan nanti. Kita targetkan, seminggu sudah selesai. Karena, April ini sudah terhitung penyaluran bantuan. Kalau sampai Juli nanti, wabah masih berlanjut, kita anggarkan lagi di Perubahan APBD 2020,” tambah Nesar Ahmad.

Menurut Nesar, dirinya sudah mulai menyosialisasikan tentang penyaluran bantuan tersebut kepada warga. Hal itu dilakukan saat melakukan penyemprotan disinfektan di Kecamatan Gunung Kijang, Toapaya, Sebong Pereh dan beberapa kecamatan lainnya.

”Ya, sudah ratusan tempat yang saya semprot dengan disinfektan ini. Hari ini (kemarin, red) khusus di Toapaya Selatan dan Sebong Pereh. Besok besok, di tempat lain,” demikian disebutkan Nesar Ahmad. (fre)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *