Breaking News
Perkuat Kualitas Layanan, PTSP BP Batam Siapkan Standar Pelayanan 2026 BP Batam Sambut Tim Batam Prime International Football Series 2026 BP Batam-Polri Perkuat Sinergi, Investasi Batam Jadi Prioritas Batam – Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta kepastian hukum di wilayah kerja BP Batam. Penguatan kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara BP Batam dan Polri di Balairung Sari BP Batam, Jumat (21/8/2026). MoU tersebut ditandatangani Kepala BP Batam Amsakar Achmad, didampingi Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra, bersama Asisten Utama Operasi (Astama Ops) Polri, Komjen Pol Muhammad Fadil Imran. Pada kesempatan yang sama, BP Batam juga menandatangani Naskah Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri), yang ditandatangani Amsakar Achmad bersama Kapolda Kepri, Irjen Pol Asep Safrudin. Adapun ruang lingkup kerja sama meliputi pertukaran dan pemanfaatan data serta informasi, bantuan pengamanan, penanganan konflik sosial, penegakan hukum, peningkatan kapasitas dan pendayagunaan sumber daya manusia, serta pemanfaatan sarana dan prasarana. Kepala BP Batam Amsakar Achmad mengatakan kerja sama tersebut merupakan bentuk komitmen bersama untuk memastikan Batam tetap berada dalam kondisi aman dan kondusif. “Penguatan kolaborasi antara BP Batam, Polri, dan Polda Kepri dinilai penting seiring dengan posisi Batam sebagai kawasan strategis nasional dan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan Indonesia,” ujar Amsakar. Dengan dukungan situasi keamanan yang kondusif dan kepastian hukum yang terjaga, BP Batam optimistis iklim investasi dan aktivitas ekonomi di Batam dapat terus berkembang secara berkelanjutan. “Kami juga berharap penandatanganan ini dapat memperkuat soliditas BP Batam dan Polri dalam penyelesaian permasalahan hukum di Kota Batam,” harap Amsakar. Asisten Utama Operasi (Astama Ops) Polri, Komjen Pol Muhammad Fadil Imran mengatakan perpanjangan kerja sama ini merupakan momentum untuk memperbarui sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menjaga Batam. “Keinginan kami adalah, Polri hadir tidak hanya sebagai security provider, tapi juga sebagai partner pembangunan,” ujar Fadil. Agar cita-cita tersebut terwujud, Fadil meminta jajaran Polda Kepri mengawal implementasi kerja sama tersebut agar tidak berhenti pada seremoni penandatanganan. “Saya titip kepada Kapolda Kepri dan jajaran agar Nota Kesepahaman ini betul-betul dikawal implementasinya,” kata Fadil.*** BP Batam Rampungkan Perbaikan 12 Titik Ruas Jalan di Batam STIE Pembangunan Tanjungpinang Perkuat Bank Sampah Cahaya Permata Dorong Ekonomi Hijau
Tak Berkategori  

Kemenko Maritim dan KLHK Segera Bahas Pengamanan Laut di Bintan

banner 120x600
Penanganan pencemaran limbah sludge oil di perairan Bintan, segera mendapatkan jawaban pasti. Tak cuma sekadar menengok lagi. Kemenko Maritim dan Investasi serta KLHK RI segera membahas upaya pengamanan laut di perairan Bintan.

BINTAN – PEJABAT dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI, serta Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi sudah turun ke lokasi pantai yang tercemar limbah minyak hitam (sludge oil), di perairan Bintan, pertengahan pekan lalu. Tak hanya meninjau, tapi ada pernyataan tegas untuk mencari solusi penanganan limbah yang muncul setiap akhir dan awal tahun tersebut.

Dalam peninjauan itu, pejabat dari KLHK RI diwakili oleh Yanuar. Sedangkan dari Kemenko Maritim diwakili Kus Prisetiahadi, Ishak dan sejumlah staf lainnya. Dalam peninjauan limbah sludge oil di pantai Desa Pengudang, Kecamatan Teluk Sebong itu, juga hadir unsur TNI AL, Perhubungan Laut, KKP, Polres Bintan, DLHK Provinsi Kepri, dan pejabat Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bintan.

banner 325x300

Usai peninjauan lokasi dan menerima laporan tentang pencemaran limbah sludge oil selama ini, pada prinsipnya KLHK siap membantu menanggulangi dampak tumpahan minyak di perairan Kabupaten Bintan. Yaitu dengan menyiapkan drum wadah sludge oil, dan pengangkutan limbah ke pengumpul limbah B3, di Kota Batam.

Sedangkan untuk pencegahan tumpahan minyak di perbatasan perairan internasional, pihak Kemenko Bidang Maritim dan Investasi RI segera mengadakan rapat di tingkat pusat. Untuk membahas progres perkembangan keamanan di laut, dari instansi/lembaga yang terlibat langsung dengan keamanan di laut.

Dengan sasaran, ada kesepakatan antara tiga negara, Indonesia dan Singapura serta Malaysia. Terutama dalam menjaga kapal-kapal yang masuk ke perairan laut di sekitar tiga negara tersebut, atau di wilayah Out Port Limited (OPL), agar tidak terjadi pembuangan limbah minyak hitam secara ilegal. Limbah ini dari proses tank cleaning kapal, yang lego jangkar di perairan laut tiga negara.

”Pada intinya, setelah peninjauan ke lokasi, pertengahan pekan lalu, Kemenko Maritim dan Investasi serta KLHK RI, segera membahas soal pengamanan laut di Bintan, sebagai upaya pencegahan limbah sludge oil. Tentun ya bersama lembaga vertikal terkait,” jelas Aprizal Bahas, Kepala DLH Bintan yang juga dibenarkan Asri selaku Kabid Penanganan Limbah B3 DLH Bintan.

”Penyelesaian dan penanganan kasus tumpahan minyak di laut ini, akan dikoordinir oleh Kemenko Bidang Maritim dan Investasi beserta pihak pengamanan di laut,” tambahnya.(fre)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *