Breaking News
BP Batam-Polri Perkuat Sinergi, Investasi Batam Jadi Prioritas Batam – Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta kepastian hukum di wilayah kerja BP Batam. Penguatan kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara BP Batam dan Polri di Balairung Sari BP Batam, Jumat (21/8/2026). MoU tersebut ditandatangani Kepala BP Batam Amsakar Achmad, didampingi Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra, bersama Asisten Utama Operasi (Astama Ops) Polri, Komjen Pol Muhammad Fadil Imran. Pada kesempatan yang sama, BP Batam juga menandatangani Naskah Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri), yang ditandatangani Amsakar Achmad bersama Kapolda Kepri, Irjen Pol Asep Safrudin. Adapun ruang lingkup kerja sama meliputi pertukaran dan pemanfaatan data serta informasi, bantuan pengamanan, penanganan konflik sosial, penegakan hukum, peningkatan kapasitas dan pendayagunaan sumber daya manusia, serta pemanfaatan sarana dan prasarana. Kepala BP Batam Amsakar Achmad mengatakan kerja sama tersebut merupakan bentuk komitmen bersama untuk memastikan Batam tetap berada dalam kondisi aman dan kondusif. “Penguatan kolaborasi antara BP Batam, Polri, dan Polda Kepri dinilai penting seiring dengan posisi Batam sebagai kawasan strategis nasional dan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan Indonesia,” ujar Amsakar. Dengan dukungan situasi keamanan yang kondusif dan kepastian hukum yang terjaga, BP Batam optimistis iklim investasi dan aktivitas ekonomi di Batam dapat terus berkembang secara berkelanjutan. “Kami juga berharap penandatanganan ini dapat memperkuat soliditas BP Batam dan Polri dalam penyelesaian permasalahan hukum di Kota Batam,” harap Amsakar. Asisten Utama Operasi (Astama Ops) Polri, Komjen Pol Muhammad Fadil Imran mengatakan perpanjangan kerja sama ini merupakan momentum untuk memperbarui sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menjaga Batam. “Keinginan kami adalah, Polri hadir tidak hanya sebagai security provider, tapi juga sebagai partner pembangunan,” ujar Fadil. Agar cita-cita tersebut terwujud, Fadil meminta jajaran Polda Kepri mengawal implementasi kerja sama tersebut agar tidak berhenti pada seremoni penandatanganan. “Saya titip kepada Kapolda Kepri dan jajaran agar Nota Kesepahaman ini betul-betul dikawal implementasinya,” kata Fadil.*** BP Batam Rampungkan Perbaikan 12 Titik Ruas Jalan di Batam STIE Pembangunan Tanjungpinang Perkuat Bank Sampah Cahaya Permata Dorong Ekonomi Hijau Kontainer UMKM Disdagin Tanjungpinang Hilang, APH Diminta Bertindak STIE Pembangunan Tanjungpinang Perkuat Bank Sampah Kharisma Mandiri di Desa Ekang Anculai
Utama  

Sinergi BP Batam dan Ombudsman RI Dorong Pelayanan Publik di Batam

banner 120x600

Batam – Badan Pengusahaan (BP) Batam memperkuat sinergi dengan Ombudsman Republik Indonesia untuk mendorong penyelenggaraan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, efektif, dan akuntabel.

Hal tersebut disampaikan dalam kunjungan Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait, di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Kamis, 13 Agustus 2026.

banner 325x300

Ariastuty hadir didampingi jajaran Direktorat Diseminasi Informasi dan Hubungan Antar Lembaga (DIHAL) serta Biro Organisasi, Kinerja, dan Manajemen Risiko (OKMR).

Rombongan BP Batam disambut Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Rahmadi Indra Tektona, beserta jajaran di ruang rapat Ombudsman RI.

Dalam pertemuan itu, Rahmadi menyampaikan bahwa perkembangan sejumlah persoalan di Batam terus dipantau melalui kondisi di lapangan yang menjadi bagian dari fungsi pengawasan Ombudsman terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Di sisi lain, Ombudsman RI mengapresiasi sejumlah langkah pembenahan yang telah dilakukan BP Batam, termasuk penertiban di beberapa sektor yang dinilai sebagai langkah positif dalam memperbaiki tata kelola dan memberikan kepastian dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat maupun dunia usaha.

“Kami berkomitmen untuk terus mengawal program pemerintah dalam lima tahun ke depan untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan semakin transparan, efektif, dan efisien,” ujarnya.

Menurut Rahmadi, penguatan tata kelola menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi masyarakat dan dunia usaha. Perbaikan pelayanan publik juga diharapkan dapat mendukung peningkatan kepercayaan serta mendorong masuknya investasi ke Batam.

“Mari kita manfaatkan forum ini untuk menyusun rencana aksi konkret demi kemajuan Batam yang inklusif dan berkeadilan bagi masyarakat serta dunia usaha di Indonesia, khususnya Kota Batam,” pungkas Rahmadi.

Sementara itu, Ariastuty mengapresiasi semangat kolaborasi yang disampaikan oleh Ombudsman RI.

Dalam sambutannya ia mengatakan, kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya BP Batam memperkuat komunikasi dan kolaborasi dengan Ombudsman RI. Selain bersilaturahmi, BP Batam ingin memperoleh masukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat tata kelola kelembagaan.

“Kami ingin bersilaturahmi dengan harapan dapat berkolaborasi dan meminta masukan agar pelayanan publik di BP Batam semakin baik,” ujar Ariastuty.

Ia melanjutkan, BP Batam memahami sejumlah isu yang disampaikan Ombudsman merupakan hal penting yang perlu segera ditindaklanjuti melalui pembenahan yang berkelanjutan dan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

“Sinergi dengan Ombudsman RI merupakan bagian penting dari komitmen BP Batam untuk terus menghadirkan pelayanan publik yang semakin terbuka, responsif, dan berorientasi pada kepastian. Kami tidak melihat masukan dan pengawasan sebagai koreksi semata, tetapi sebagai energi untuk melakukan pembenahan secara berkelanjutan,” ujar Ariastuty.

Ia menambahkan, masukan dari Ombudsman menjadi bagian penting bagi BP Batam untuk melihat kembali berbagai proses pelayanan dan tata kelola yang telah berjalan.

“Kolaborasi kedua lembaga diharapkan dapat menghasilkan perbaikan yang tidak hanya berdampak pada kualitas pelayanan, namun mampu memberikan rasa aman, kepastian, dan kepercayaan bagi masyarakat maupun pelaku usaha serta memperkuat daya saing Batam sebagai kawasan investasi.” tutup Ariastuty.***