Tanjungpinang – Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Pangkogabwilhan I), Letnan Jenderal TNI Kunto Arief Wibowo berkomitmen mendukung Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam penanganan masalah sampah di wilayah kota.
Kerja sama ini terjalin melalui silaturahmi Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah, dan Wakil Wali Kota, Raja Ariza, di kantor Walikota, Senggarang, Selasa 26 Agustus 2025.
Kogabwilhan I siap menyediakan alat pengolah sampah yang dapat meringankan beban Pemkot dalam menangani permasalahan lingkungan, khususnya sampah perkotaan.
“Pengelolaan sampah adalah tanggung jawab bersama. Kami siap membantu pemerintah daerah agar masyarakat Tanjungpinang dapat merasakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan nyaman,” ujar Letjen TNI Kunto Arief Wibowo.
Tawaran ini, langsung disambut positif Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah. Pejabat nomor satu di Tanjungpinang itu meapresiasi atas dukungan Kogabwilhan I.
“Kolaborasi ini menjadi langkah strategis dalam menciptakan solusi nyata terhadap permasalahan sampah. Kami yakin dengan sinergi bersama TNI, program pengelolaan sampah dapat berjalan lebih optimal,” ungkapnya.
Hal senada juga disampaikan Wakil Wali Kota Raja Ariza. Ia menambahkan kerja sama lintas sektor seperti ini merupakan bukti nyata kepedulian bersama dalam membangun kota yang lebih maju, sehat, dan berkelanjutan.
Langkah kolaboratif ini menjadi awal sinergi yang lebih luas antara Kogabwilhan I dengan Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam berbagai sektor pembangunan, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Pangkogabwilhan I juga memberikan cendera mata sebagai simbol penghormatan dan untuk mempererat hubungan baik antara TNI dengan Pemerintah Kota Tanjungpinang.
Berita Terkait
BP Batam-Polri Perkuat Sinergi, Investasi Batam Jadi Prioritas Batam – Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta kepastian hukum di wilayah kerja BP Batam. Penguatan kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara BP Batam dan Polri di Balairung Sari BP Batam, Jumat (21/8/2026). MoU tersebut ditandatangani Kepala BP Batam Amsakar Achmad, didampingi Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra, bersama Asisten Utama Operasi (Astama Ops) Polri, Komjen Pol Muhammad Fadil Imran. Pada kesempatan yang sama, BP Batam juga menandatangani Naskah Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri), yang ditandatangani Amsakar Achmad bersama Kapolda Kepri, Irjen Pol Asep Safrudin. Adapun ruang lingkup kerja sama meliputi pertukaran dan pemanfaatan data serta informasi, bantuan pengamanan, penanganan konflik sosial, penegakan hukum, peningkatan kapasitas dan pendayagunaan sumber daya manusia, serta pemanfaatan sarana dan prasarana. Kepala BP Batam Amsakar Achmad mengatakan kerja sama tersebut merupakan bentuk komitmen bersama untuk memastikan Batam tetap berada dalam kondisi aman dan kondusif. “Penguatan kolaborasi antara BP Batam, Polri, dan Polda Kepri dinilai penting seiring dengan posisi Batam sebagai kawasan strategis nasional dan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan Indonesia,” ujar Amsakar. Dengan dukungan situasi keamanan yang kondusif dan kepastian hukum yang terjaga, BP Batam optimistis iklim investasi dan aktivitas ekonomi di Batam dapat terus berkembang secara berkelanjutan. “Kami juga berharap penandatanganan ini dapat memperkuat soliditas BP Batam dan Polri dalam penyelesaian permasalahan hukum di Kota Batam,” harap Amsakar. Asisten Utama Operasi (Astama Ops) Polri, Komjen Pol Muhammad Fadil Imran mengatakan perpanjangan kerja sama ini merupakan momentum untuk memperbarui sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menjaga Batam. “Keinginan kami adalah, Polri hadir tidak hanya sebagai security provider, tapi juga sebagai partner pembangunan,” ujar Fadil. Agar cita-cita tersebut terwujud, Fadil meminta jajaran Polda Kepri mengawal implementasi kerja sama tersebut agar tidak berhenti pada seremoni penandatanganan. “Saya titip kepada Kapolda Kepri dan jajaran agar Nota Kesepahaman ini betul-betul dikawal implementasinya,” kata Fadil.***
