Iman Sutiawan Paparkan Struktur APBD Kepri 2027, Dana Aspirasi Disesuaikan

banner 120x600

TANJUNGPINANG — Ketua DPRD Kepulauan Riau (Kepri), Iman Sutiawan, memaparkan struktur Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027 dalam rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan bersama Pemerintah Provinsi Kepri, Jumat (13/11/2026).

Dalam pemaparannya, Iman menyebut pendapatan daerah pada APBD 2027 diproyeksikan sebesar Rp3,441 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp3,479 triliun.

“Dengan pembiayaan (daerah) sebesar Rp110 miliar,” kata Iman dalam rapat paripurna tersebut.
Penandatanganan nota kesepakatan dilakukan Gubernur Kepri Ansar Ahmad bersama unsur pimpinan DPRD Kepri.

Dalam kesepakatan tersebut, dana aspirasi anggota DPRD turut disesuaikan dengan program prioritas pemerintah daerah. Namun, besaran anggaran yang mengalami penyesuaian belum disampaikan secara terbuka.

Pembahasan Sempat Alot

Kesepakatan KUA-PPAS APBD 2027 itu dicapai setelah melalui pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kepri.

Rapat paripurna yang semula dijadwalkan Kamis (12/11/2026) terpaksa ditunda karena pembahasan penyesuaian dana aspirasi anggota dewan belum mencapai kesepakatan.

Anggota Banggar DPRD Kepri, Taba Iskandar, sebelumnya mengakui adanya pengurangan dana aspirasi anggota dewan. Persoalan tersebut menjadi salah satu penyebab alotnya pembahasan KUA-PPAS.

“Informasi bahwa memang ada pengurangan dana untuk anggota dewan itu benar. Itu yang terjadi, makanya cukup alot. Sampai hari ini belum tercapai kesepakatan,” kata Taba kepada, Kamis (12/11/2026).

Dana Aspirasi Diarahkan ke Kebutuhan Masyarakat

Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Misni, menjelaskan penyesuaian dana aspirasi anggota DPRD diarahkan pada program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, terutama berdasarkan hasil reses anggota dewan.

“Pemerintah mengutamakan kegiatan yang bersinggungan langsung dengan kebutuhan warga, seperti infrastruktur,” ujarnya seusai rapat paripurna.

Menurut Misni, program prioritas tidak hanya terbatas pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga mencakup kegiatan lain di luar pembangunan fisik.

Terkait belanja hibah, Misni memastikan anggaran tersebut tetap tersedia, tetapi besarannya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

“Masih ada, tetapi kami sesuaikan dengan kemampuan APBD,” kata Misni yang juga menjabat Ketua TAPD Kepri.

Ia menambahkan, rincian anggaran masih akan dibahas dalam tahapan penyusunan RAPBD sehingga belum semua pos belanja dapat dipastikan.

Sementara itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad sebelumnya menegaskan penyesuaian dana aspirasi bukan merupakan pemangkasan, melainkan langkah menyesuaikan anggaran dengan kemampuan keuangan daerah.

“Tidak ada potong-memotong, penyesuaian sesuai kemampuan APBD,” ujar Ansar.

Menurut Ansar, penyesuaian anggaran tersebut juga telah dilakukan pada tahun sebelumnya.***