Jakarta – Gubernur Kepri Ansar Ahmad bersama 17 gubernur lainnya se-Indonesia sepakat tak setuju dengan pemotongan anggaran daerah yang dilakukan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Delapan belas gubernur itu ramai-ramai mendatangi kantor Purbaya pada Selasa (7/10) kemarin untuk memprotes kebijakan yang memberatkan daerah itu.
“Pemerintah Pusat dalam menetapkan alokasi dana transfer ke daerah perlu mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kondisi pembangunan di wilayah kepulauan dan perbatasan, serta kemampuan fiskal daerah, ” ungkap Gubernur Ansar kepada Menkeu Purbaya yang memimpin jalannya pertemuan tersebut.
Hal senada juga disampaikan Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Djoanda, juga mengeluh ketidak setujuan pemotongan anggaran ke daerah.
“Semuanya (gubernur) tidak setuju karena kan ada beban PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) yang cukup besar dan ada janji untuk pembangunan,” ujar Sherly seperti dilansir cnn, Rabu 8 Oktober 2025.
“Pemotongan yang rata-rata setiap daerah hampir sekitar 20-30 persen untuk level provinsi dan di level kabupaten, bahkan ada tadi dari Jawa Tengah yang hampir 60-70 persen, itu berat untuk pembangunan infrastruktur,” sambung Sherly.
Hal senada juga disampaikan, Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem. Ia mengatakan anggaran untuk daerahnya bahkan dipotong hingga 25 persen.
“Semuanya kami mengusulkan supaya tidak dipotong, anggaran kita tidak dipotong karena itu beban semua di provinsi kami masing-masing,” tegas Mualem.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Al Haris menegaskan para gubernur memang sengaja meminta waktu Purbaya. Ia bersama gubernur lain ingin menyampaikan keluh kesah terkait pemotongan dana transfer ke daerah (TKD).
Pria yang juga menjabat sebagai Gubernur Jambi itu mencontohkan sampai ada daerah yang kesulitan membayar operasional belanja pegawai, termasuk gaji PPPK. Al Haris mengklaim dampak yang dirasakan daerah sangat luar biasa.
Pak Menteri (Purbaya) respons tadi, beliau responsif sekali. Nanti di 2026 karena sudah menjadi produk hukum undang-undang, APBN, beliau tadi berjanji di 2026 sambil nanti berjalan, evaluasi lagi yang TKD ke daerah,” bebernya.
Berikut Gubernur se Indonesia yang mendatangi Menkeu Purbaya:
1. Jambi
2. Kalimantan Timur
3. Kalimantan Utara
4. Bangka Belitung
5. Banten
6. Kepulauan Riau
7. Jawa Tengah
8. Sulawesi Tengah
9. Maluku Utara
10. Sumatra Barat
11. DI Yogyakarta
12. Papua Pegunungan
13. Bengkulu
14. Aceh
15. Sumatra Utara
16. Lampung
17. Sulawesi Selatan
18. NTB
