PELATIHAN HARUS MENDAHULUI BENCANA

Oleh : Mardiah S.Sos (Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda BPBD Prov. Kepri)

Rangkaian peristiwa bencana yang terjadi di Indonesia dan di Provinsi Kepulauan Riau (bencana longsor di Serasan) tak pelak lagi telah ‘menggebuk’ kesadaran kita semua untuk menjadi  lebih peka, sadar, serta meningkatkan kesiapsiagaan dalam menangani kejadian darurat bencana, guna meminimalisir risiko bencana yang berupa korban jiwa manusia, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.

Dengan mengusung motto “Pelatihan Harus Mendahului Bencana,” guna meningkatkan kesiapsiagaan seluruh stakeholders dalam penaganan darurat bencana, maka Pusdiklat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau menggelar Simulasi Penanganan Darurat Bencana “Cuaca Ekstrim di Kawasan Wisata Lagoi Kabupaten Bintan”,

Pelatihan Penanganan Darurat Bencana dalam bentuk simulasi di dalam ruang yang dilaksanakan dalam 3 hari dari tanggal 23 – 25 Mei 2023 tersebut melibatkan banyak unsur dalam kerangka Pentahelix, diantaranya Pemerintah Daerah Kabupaten (BPBD, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo, Satpol PP, dan Kecamatan); Instansi Vertikal (SAR dan BMKG); TNI/POLRI (Kodim, Polres, dan LANAL); Media massa (RRI Tanjungpinang); Organisasi Kemasyarakatan (PMI); serta Akademisi (UMRAH).

Sesi Pelaksanaan Simulasi Penanganan Darurat Bencana ini dibagi ke dalam 2 Sesi, Utama yaitu sesi Table Top Exercise (TTX); dan Command Post Exercise (CPX). TTX dan CPX dikembangkan berdasarkan skenario terburuk dari bencana Cuaca Ekstrim di Kawasan Pariwisata Lagoi Kabupaten Bintan, sebagaimana yang telah dirumuskan dalam dokumen Rencana Kontinjensi.

Sesi Table Top Exercise (TTX) merupakan sesi dimana Fasilitator memandu jalannya Brain Storming dari para pelaku yang terlibat dalam penanganan darurat bencana.  Sesi TTX terdiri dari 4 Move utama yang diperlukan dalam penanganan darurat bencana, yaitu: Peringatan Dini dan Kaji Cepat Bencana (Move 1); Penetapan Status Darurat dan Aktivasi Posko Komando Darurat Bencana (Move 2); Mobilisasi Sumberdaya dan Dukungan Logistik (Move 3); serta Pengakhiran Status Tanggap Darurat (Move 4).

Pada setiap Move, Fasilitator memandu penggalian  informasi tentang alur proses dalam penanganan darurat bencana, peran masing-masing pelaku, keterkaitan kerja antara satu pelaku dengan pelaku lainnya dalam penanganan bencana, serta output yang dihasilkan dari tiap-tiap Move

Sesi TTX ini juga merumuskan struktur organisasi pos komando terpadu penanganan darurat bencana yang berguna sebagai wadah koordinasi antar pelaku yang terlibat dalam penanganan darurat bencana.

Dalam struktur oragnisasi posko terpadu tersebut dibentuk bidang kelompok kerja yang terdiri dari Komandan/Wakil Komandan, Sekretariat, Bidang Perencanaan, Bidang Operasi, Bidang, Bidang Keamanan dan Keselamatan, Bidang Logistik, dan Media Center. 

Hal-hal yang telah dirumuskan dalam TTX selanjutnya diaktualisasikan dalam sesi Command Post Exercise (CPX). Dalam sesi CPX ini, jalannya simulasi jauh lebih dinamis karena para pelaku tidak hanya bergerak di tataran konsep, namun langsung memainkan perannya (role playing) masing-masing di posko komando dalam menangani darurat bencana sebagaimana yang telah ditentukan pada TTX

Berdasarkan hasil pengamatan dari pelaksanaan Simulasi Penanggulangan Bencana tersebut, beberapa hal yang masih menjadi permasalahan dalam mengatasi kondisi darurat bencana adalah :

1. Belum ada SOP Penanggulangan Darurat Bencana yang terintegrasi;
2. Tata kelola TRC Gabungan sudah terlaksana dengan baik, namun masih perlu penguatan budaya kesiapsiagaan yang lebih intensif.
3. Moda komunikasi informasi peringatan dini dilakukan yang belum dipantaua sampai ke tingkat masyarakat/penduduk.
4. Capaian  membangun Desa Tangguh masih sangat rendah, atau  (8,33%).
5. Pelatihan Evakuasi Mandiri belum dapat dilaksanakan secara rutin karena sangat bergantung pada ketersediaan anggaran di BPBD.
6. Koordinasi dalam rangka kesiapsiagaan penanganan Darurat Bencana masih lemah pada tataran pelaksana.
7. Belum ada kejelasan prosedur dalam proses pencairan dana Belanja Tak Terduga (BTT), dan dana CSR untuk bencana;
8. Belum ada kejelasan prosedur dalam proses pengumpulan sumbangan dana masyarakat untuk bantuan bencana;
9. Belum ada kejelasan prosedur dalam proses pertanggungjawaban Belanja Tak Terduga, Dana CSR, maupun Dana Sumbangan Masyarakat untuk Bencana.
10. Belum ada mekanisme dan kriteria yang jelas dalam penunjukan Komandan Satgas Penangan Darurat Bencana.
11. Koordinasi antar bidang tidak berjalan dengan baik, sehingga terjadi miss dalam aliran informasi ke media center,
12. Rencana Operasi dari tiap-tiap bidang belum disusun secara rinci, dalam sebuah matriks rincian yang paling tidak  memuat aktivitas, penangungjawab aktivitas, output aktivitas, sumberdaya yang diperlukan untuk mendukung aktivitas, dan tenggat waktu yang ditargetkan dalam menyelesaikan aktivitas. Hal ini berpotensi terjadinya ambiguity dalam eksekusinya.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, beberapa rekomendasi yang dapat diajukan adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Bintan perlu merumuskan beberapa kebijakan yang dituangkan dalam sebuah  Peraturan Bupati tentang :
2.  Prosedur Operasional Baku Penanganan Darurat Bencana;
3. .Mekanisme Pencairan dan Pemanfaatan Dana Belanja Tak Terduga untuk Bencana, dan dana CSR untuk bencana;
4. Mekanisme pengumpulan sumbangan dana masyarakat untuk bantuan bencana;
5. Mekanisme pertanggungjawaban Belanja Tak Terduga, Dana CSR, maupun Dana Sumbangan Masyarakat untuk Bencana
6. Mekanisme dan Kriteria Pengangkatan Komandan Satgas Penangan Darurat Bencana.
7. Uraian Tugas dan Indikator Kinerja Kunci  Satgas  Komando Penanganan Darurat Bencana;
8. Mekanisme Koordinasi, Satgas  Komando Penanganan Darurat Bencana;
9. Pedoman Penyusunan Rencana Aksi/ Rencana Operasi Penanganan Darurat Bencana;
10. Kalaksa BPBD Kab.Bintan selaku Leading Sector dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Bintan, perlu memperkuat  Sosial Capital dari para pelaku penanggulangan bencana. Serta senantiasa memantau dan mengevaluasi capaian kinerja  Tim Gabungan Kabupaten Bintan, untuk kemudian  melaporkannya kepada Sekretaris Daerah dan Bupati guna memastikan hal-hal yang sudah diputuskan pada tingkat pimpinan telah dieksekusi sampai pada tingkat pelaksana.
11. BPBD Kab. Bintan perlu menjalin kolaborasi dengan perguruan tinggi dan membina para mahasiswa untuk menjadi agen perubahan  guna mengakselerasi pembentukan Desa Tangguh Bencana, Sekolah Aman Bencana, maupun dalam pelaksanaan pelatihan evakuasi mandiri masyarakat desa, melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik.
12. Perlu dilaksanakan kegiatan pelatihan penyusunan Rencana Aksi Penanganan Darurat Bencana.
13. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan simulasi ini  dan guna penguatan kesiapsiagaan penanganan darurat bencana, perlu dilaksanakan Simulasi Field Training Exercise dan Full Skill Training Exercise, dengan peserta/pelaku yang sama dengan kegiatan simulasi ini.
14. Selanjutnya guna meningkatkan kesiapsiagaan setiap kabupaten/kota pada setiap jenis bencana, disarankan kegiatan simulasi serupa ini kiranya dapat dilaksanakan di setiap kabupaten//kota pada setiap jenis bencana.
15. Mengingat pentingnya social capital dari para pelaku dalam penanganan darurat bencana guna bekerja dalam sebuah tim yang solid, disarankan agar sebelum masuk pada materi akademik, TTX dan CPX, pelatihan didahului dengan aktivitas yang dapat memperkuat kohesivitas dari para pelaku, seperti Dinamika Kelompok ataupun Kepemimpinan di Alam Terbuka.

Dengan segala kelebihan dan keterbatasannya, tidak dapat dipungkiri bahwa Pelatihan Simulasi Penanganan Darurat Bencana Cuaca Ekstrim di Kawasan Pariwisata Lagoi ini menjadi pembelajaran yang sangat bermanfaat bagi para pelaku terkait dalam menangani keadaan darurat bencana. Dengan demikian tentunya akan meningkatkan kesiapsiagaan para pelaku guna meminimalisir risiko dan dampak dari suatu kejadian bencana. Di samping itu, dengan semakin seringnya melakukan pelatihan, kita menjadi tahu sejauh mana kesiapan personil dan masyarakat ketika menghadapi situasi darurat bencana, untuuk kemudian dievaluasi, dirumuskan rekomendasi dan ditindaklanjuti hal-hal yang perlu diperkuat, sehingga visi mewujudkan  masyarakat Indonesia yang tangguh bencana adalah sebuah keniscayaan.***