Natuna – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kepulauan Riau memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Natuna untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan sektor perikanan, perluasan akses pembiayaan, serta penguatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat hingga ke wilayah perdesaan.
Penguatan sinergi tersebut dilakukan melalui audiensi Kepala OJK Provinsi Kepulauan Riau Sinar Danandjaya dengan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Hadi Suryanto yang didampingi Sekretaris Dinas Perikanan Dedy Damhudy serta Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna Erson Gempa Afriandi di Kabupaten Natuna, Selasa (29/9).
Dalam audiensi dengan Dinas Perikanan Kabupaten Natuna, Kepala OJK Provinsi Kepulauan Riau Sinar Danandjaya menyampaikan bahwa karakteristik geografis Natuna yang didominasi wilayah perairan menempatkan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu penggerak utama perekonomian daerah.
“Dengan 99,24 persen wilayah Natuna berupa lautan, potensi ekonomi biru di daerah ini sangat besar dan perlu kita dorong menjadi kekuatan ekonomi yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat. OJK bersama Pemerintah Daerah dan industri jasa keuangan akan memperkuat ekosistem pembiayaan agar potensi tersebut dapat berkembang secara produktif dan berkelanjutan,” ujar Sinar.
Sinar menambahkan bahwa implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) semakin memperkuat peran OJK dalam mendorong sektor jasa keuangan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi daerah.
“OJK tidak hanya memastikan sektor jasa keuangan tumbuh sehat dan stabil, tetapi juga mendorong sektor jasa keuangan menjadi katalis bagi pengembangan ekonomi daerah. Di Natuna, kami ingin memastikan potensi sektor perikanan dapat bertemu dengan akses pembiayaan yang tepat agar pelaku usaha dapat berkembang dan naik kelas,” kata Sinar.
Inisiatif tersebut menjadi relevan dengan kondisi intermediasi perbankan di Natuna. Berdasarkan data terbaru, penyaluran kredit bank umum di Natuna mengalami kontraksi sebesar 6,31 persen secara tahunan (year on year/yoy), sementara penyaluran kredit bank umum di Provinsi Kepulauan Riau tumbuh sebesar 36,20 persen yoy.
Meskipun demikian, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap menjadi salah satu sektor utama dalam penyaluran kredit di Natuna dengan porsi mencapai 19,56 persen.
Dukungan terhadap pembiayaan pelaku usaha juga terlihat melalui program kredit bersubsidi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang bekerja sama dengan Bank Riau Kepri Syariah (BRKS). Natuna mencatat penyerapan terbesar dalam program tersebut dengan total penyaluran mencapai Rp17,9 miliar kepada sekitar 680 debitur.
Untuk memperluas akses permodalan, OJK bersama Pemerintah Kabupaten Natuna dan Lembaga Jasa Keuangan akan menggelar forum business matching. Kegiatan tersebut akan mempertemukan kebutuhan pembiayaan pelaku usaha dengan sumber pembiayaan yang sesuai sekaligus mendorong pelaku usaha agar semakin bankable.
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Hadi Suryanto menyambut baik program yang diinisiasi OJK. Menurutnya, keterbatasan akses pembiayaan masih menjadi salah satu tantangan yang dihadapi pelaku usaha perikanan di Natuna.
Di sisi lain, potensi perikanan Natuna telah menjangkau pasar internasional. Pelaku usaha budidaya perikanan lokal telah melakukan ekspor sejumlah komoditas unggulan bernilai ekonomi tinggi, antara lain ikan kerapu, lobster, dan ikan Napoleon, yang pengangkutannya dilakukan langsung menggunakan kapal dari Hong Kong.
Perluas Literasi dan Inklusi Keuangan Melalui Perpustakaan Desa
Dalam audiensi dengan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna Erson Gempa Afriandi, OJK mendorong pemanfaatan perpustakaan sebagai salah satu pusat pembelajaran masyarakat untuk memperluas literasi dan inklusi keuangan hingga ke tingkat desa.
Sinar Danandjaya menyampaikan bahwa perpustakaan memiliki potensi strategis sebagai pusat pembelajaran masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan edukasi keuangan.
“Perpustakaan bukan hanya menjadi tempat membaca, tetapi juga dapat menjadi pusat pembelajaran masyarakat. Melalui kolaborasi ini, kami ingin memperluas edukasi keuangan sehingga masyarakat semakin mampu mengelola keuangan secara sehat serta mengenali produk dan layanan keuangan yang legal dan logis,” ujar Sinar Danandjaya.
Dalam kesempatan tersebut, OJK menyampaikan prinsip pengelolaan keuangan dengan membagi pengeluaran ke dalam tiga kelompok utama, yaitu kebutuhan rutin atau biaya hidup, kebutuhan situasional untuk menghadapi kondisi darurat, serta persiapan keuangan untuk masa depan dan hari tua.
OJK juga memperkenalkan formula alokasi keuangan 10-20-30-40, yaitu 10 persen untuk dana sosial, 20 persen untuk tabungan dan investasi, maksimal 30 persen untuk cicilan utang, serta 40 persen untuk biaya hidup.
Untuk memperluas jangkauan edukasi tersebut, OJK bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna akan mendorong penyelenggaraan Training of Trainer (ToT) mengenai perencanaan keuangan berkelanjutan dan kewaspadaan terhadap aktivitas keuangan ilegal bagi pustakawan yang tersebar di 37 desa di Kabupaten Natuna.
Melalui ToT tersebut, pustakawan diharapkan dapat menjadi agen edukasi keuangan yang membantu masyarakat di desa masing-masing meningkatkan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan sekaligus kewaspadaan terhadap berbagai aktivitas keuangan ilegal.
Kolaborasi tersebut juga diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. OJK bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna tengah menjajaki pemanfaatan perpustakaan desa sebagai Agen Laku Pandai atau Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif.
Pemanfaatan perpustakaan desa sebagai Agen Laku Pandai diharapkan dapat mendekatkan layanan keuangan dasar kepada masyarakat perdesaan, antara lain untuk menabung, melakukan penarikan uang, dan membayar tagihan, sehingga masyarakat tidak perlu menempuh perjalanan jauh untuk memperoleh layanan keuangan dasar.
Sebagai bagian dari dukungan terhadap penguatan literasi masyarakat, OJK turut menyerahkan 17 buku edukasi keuangan kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna.
OJK juga mengajak masyarakat Natuna memanfaatkan pembelajaran mandiri secara gratis melalui Learning Management System (LMS) Keuangan OJK yang dapat diakses melalui lmsku.ojk.go.id. Platform tersebut menyediakan berbagai modul pembelajaran keuangan interaktif yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelolaan keuangan.
Kolaborasi OJK bersama Pemerintah Kabupaten Natuna, Lembaga Jasa Keuangan, Dinas Perikanan, serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem keuangan yang semakin inklusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Melalui penguatan ekosistem closed-loop dan perluasan business matching di sektor perikanan serta peningkatan literasi dan akses layanan keuangan melalui perpustakaan desa, OJK terus mendorong agar manfaat sektor jasa keuangan semakin dirasakan oleh masyarakat Natuna.
Sinergi tersebut diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha perikanan, meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola keuangan, memperluas akses terhadap layanan keuangan formal, serta memperkuat perlindungan masyarakat dari aktivitas keuangan ilegal. Pada saat yang sama, penguatan ekosistem tersebut diharapkan dapat mendukung pengembangan potensi ekonomi Natuna dan meningkatkan kontribusi sektor perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.***
