LINGGA — Kabupaten Lingga bukan sekadar gugusan pulau yang dipisahkan laut. Di dalamnya hidup masyarakat dengan latar suku, budaya, dan agama yang beragam. Keberagaman itu menjadi kekayaan sosial yang melekat dalam kehidupan masyarakat.
Namun, di balik kekayaan tersebut terdapat tanggung jawab yang tidak ringan. Perbedaan, jika tidak dirawat dengan bijaksana, dapat menjadi ruang tumbuhnya kerawanan sosial.
Pesan itulah yang mengemuka dalam Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM) Tingkat Kabupaten Lingga Tahun 2026 yang digelar Kejaksaan Negeri Lingga di Balai Runding Kemala Mestika, Kantor Kecamatan Singkep Barat.
Rakor tersebut dihadiri perwakilan Kesbangpol Kabupaten Lingga, Camat Singkep Barat, para kepala desa dan lurah se-Kecamatan Singkep Barat, serta unsur lintas sektor lainnya.
Bagi pemerintah, menjaga kerukunan bukan semata-mata menunggu persoalan muncul. Justru yang lebih penting adalah membangun kepekaan dari lingkungan paling dekat, membaca setiap perubahan sosial, dan meresponsnya sebelum berkembang menjadi gesekan di tengah masyarakat.
Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama Kesbangpol Kabupaten Lingga, Andi Suryadi, mengatakan keberagaman yang dimiliki Lingga merupakan kekayaan yang harus dijaga bersama.
”Daerah Kabupaten Lingga adalah wilayah yang majemuk, kaya akan keberagaman suku, budaya dan agama. Keberagaman merupakan suatu kekayaan yang kita miliki, namun di sisi lain juga menyimpan kerawanan sosial jika tidak kita kawal dengan bijaksana,” ujarnya.
Menurutnya, kewaspadaan tidak harus selalu hadir dalam bentuk tindakan keras. Masyarakat dan seluruh unsur terkait justru dituntut lebih peka serta responsif terhadap dinamika yang berkembang di lingkungan terdekat.
”Kita dituntut untuk lebih peka dan responsif di lingkungan terdekat kita, agar tidak terjadi gesekan yang meresahkan masyarakat,” katanya.
Dalam konteks itu, pendekatan yang humanis dan edukatif dinilai memiliki peran penting. Masyarakat perlu dibekali pemahaman agar tidak mudah terseret informasi maupun provokasi yang dapat memperuncing perbedaan.
”Pendekatan yang humanis dan edukasi sangat penting agar masyarakat tidak mudah terprovokasi yang berpotensi mengancam keutuhan NKRI,” tegas Andi.
Rakor PAKEM menjadi salah satu ruang untuk mempertemukan berbagai unsur tersebut. Pemerintah, aparat penegak hukum, pemerintahan kecamatan, desa dan kelurahan, serta unsur lintas sektor dapat menyamakan langkah dalam membaca dinamika kehidupan masyarakat.
Sebab, kerukunan tidak lahir hanya dari aturan. Ia tumbuh dari komunikasi, sikap saling menghormati, serta kesediaan untuk menyelesaikan persoalan sebelum perbedaan berubah menjadi pertentangan.
Dari Singkep Barat, pesan itu kembali ditegaskan: keberagaman bukan sesuatu yang harus dicurigai, melainkan kekayaan yang harus dirawat. Namun, kekayaan tersebut membutuhkan kewaspadaan agar tidak berubah menjadi celah bagi munculnya konflik sosial.
Pada akhirnya, menjaga Lingga tetap teduh bukan pekerjaan satu lembaga. Ia adalah ikhtiar bersama merawat perbedaan agar tetap menjadi warna, bukan bara; menjaga keberagaman agar tetap menjadi kekuatan, bukan sumber perpecahan.
(Adhe Bakong)
