LINGGA — Rakyat Lingga sudah terlalu lama diperlakukan sebagai penonton dalam drama birokrasi yang tak kunjung usai. Investasi besar PT Tianshan Alumina Indonesia (TAI) yang dijanjikan akan membuka puluhan ribu lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi daerah, hingga kini hanya menjadi mimpi yang digantung tanpa kepastian.
Pemerintah daerah telah melakukan segala upaya dan bertemu langsung dengan Direktur Tianshan, melibatkan Bupati Muhammad Nizar, Wakil Bupati Novrizal, Ketua DPRD Maya Sari, dan seluruh jajaran OPD. Namun semua itu diharapkan tidak hanya berakhir di ruang rapat, tanpa satu inci pun tanah kerja yang digarap dan tanpa satu rupiah pun masuk ke kantong rakyat.
Rakyat Lingga tidak lagi mau dibohongi dengan janji kosong. Mereka sudah lama menjerit, menanti pekerjaan, menunggu harapan yang tak kunjung nyata. Tapi siapa yang mendengar? Pemerintah pusat justru bungkam, terjebak dalam tarik ulur birokrasi dan kepentingan kementerian yang tak jelas.
Masalah utama? Sengketa lahan militer antara Kementerian Pertahanan dan perusahaan yang seharusnya menjadi urusan kementerian terkait. Tapi siapa berani bergerak kalau pusat tidak memberi perintah tegas? Apakah rakyat Lingga harus terus menunggu sampai harapan mereka menjadi abu?
Tokoh masyarakat dan organisasi massa sudah angkat bicara, meminta Presiden Prabowo Subianto turun tangan langsung. Namun, hingga saat ini, tak ada langkah nyata dari pusat selain janji manis dan rapat tanpa hasil. Ini bukan soal kesabaran rakyat lagi, tapi soal harga diri dan masa depan mereka yang terus-menerus diabaikan.
Jika pemerintah pusat terus membiarkan proyek strategis ini mandek, sama saja mengutuk ribuan warga Lingga dalam pengangguran dan kemiskinan berkepanjangan. Jangan biarkan birokrasi yang lamban dan kepentingan sempit kementerian merenggut masa depan sebuah daerah yang sudah menunggu bertahun-tahun.
Ini panggilan tegas: Presiden harus memecahkan kebuntuan ini sekarang juga. Tindakan tegas diperlukan, bukan lagi kata-kata manis yang hanya membuat rakyat semakin marah dan frustrasi. Waktunya pemerintah pusat berhenti bersembunyi di balik meja-meja rapat dan menunjukkan keberpihakan nyata kepada rakyat Lingga.
Jangan sampai rakyat Lingga yang sudah kehabisan sabar, memaksa menulis bab baru sejarah mereka dengan cara yang tak diinginkan pemerintah. Waktunya sudah habis. Presiden dan pemerintah pusat harus bertindak sekarang, bukan nanti.
(Adhe Bakong)
