LINGGA – Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Kepulauan Riau, Destrawandi, menilai Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang dijalankan PT Cipta Persada Mulia (CPM) telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pesisir, khususnya para nelayan di Desa Pekajang, Kabupaten Lingga.
Penilaian tersebut disampaikan Destrawandi berdasarkan pengalamannya mendampingi sejumlah kegiatan sosial perusahaan sejak dirinya dilantik sebagai Ketua HNSI Provinsi Kepulauan Riau pada 2023.
Menurutnya, salah satu program yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan produktivitas nelayan adalah bantuan alat tangkap berupa kawat bubu berukuran besar. Bantuan tersebut disalurkan kepada sekitar 150 kepala keluarga (KK) nelayan di Desa Pekajang, dengan masing-masing penerima memperoleh dua gulung kawat bubu.
“Program ini bukan sekadar bantuan sesaat. Kami melihat sendiri bagaimana para nelayan memanfaatkan alat tangkap tersebut untuk meningkatkan hasil melaut. Hasil tangkapan seperti kerapu, ikan sono, dan berbagai jenis ikan karang lainnya mengalami peningkatan sehingga turut membantu perekonomian keluarga nelayan,” kata Destrawandi.
Ia menegaskan, pemberdayaan masyarakat akan memberikan dampak yang lebih berkelanjutan dibandingkan bantuan yang bersifat konsumtif. Karena itu, program yang mampu meningkatkan kapasitas dan produktivitas masyarakat perlu terus didorong.
Selain program pemberdayaan, Destrawandi juga mengapresiasi komunikasi yang selama ini terjalin antara PT Cipta Persada Mulia dengan para nelayan. Menurutnya, koordinasi yang baik menjadi faktor penting dalam menjaga harmonisasi aktivitas di kawasan perairan.
“Selama ini komunikasi antara nelayan dan pihak perusahaan berjalan cukup baik. Setiap aktivitas di laut selalu dikoordinasikan sehingga tidak menimbulkan gesekan di lapangan. Dengan demikian, nelayan tetap dapat menjalankan aktivitas penangkapan ikan secara optimal,” ujarnya.
Sebagai organisasi yang menaungi nelayan, HNSI, lanjut Destrawandi, akan terus mengedepankan sikap objektif dalam menyikapi setiap persoalan yang berkaitan dengan aktivitas kelautan maupun kepentingan masyarakat pesisir.
“HNSI memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan kepentingan nelayan. Namun kami juga melihat setiap persoalan secara objektif berdasarkan fakta di lapangan. Di sisi lain, kami terus mendorong perusahaan agar tetap konsisten menjalankan tanggung jawab sosialnya melalui program-program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Menurut Destrawandi, kolaborasi antara dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif. Program pemberdayaan yang tepat sasaran diyakini tidak hanya mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan, tetapi juga menciptakan hubungan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.
Ia berharap berbagai program sosial dan pemberdayaan yang telah berjalan dapat terus dikembangkan sehingga manfaatnya semakin luas dan mampu memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Lingga.
(Adhe Bakong)
