Breaking News
Perkuat Kualitas Layanan, PTSP BP Batam Siapkan Standar Pelayanan 2026 BP Batam Sambut Tim Batam Prime International Football Series 2026 BP Batam-Polri Perkuat Sinergi, Investasi Batam Jadi Prioritas Batam – Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta kepastian hukum di wilayah kerja BP Batam. Penguatan kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara BP Batam dan Polri di Balairung Sari BP Batam, Jumat (21/8/2026). MoU tersebut ditandatangani Kepala BP Batam Amsakar Achmad, didampingi Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra, bersama Asisten Utama Operasi (Astama Ops) Polri, Komjen Pol Muhammad Fadil Imran. Pada kesempatan yang sama, BP Batam juga menandatangani Naskah Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri), yang ditandatangani Amsakar Achmad bersama Kapolda Kepri, Irjen Pol Asep Safrudin. Adapun ruang lingkup kerja sama meliputi pertukaran dan pemanfaatan data serta informasi, bantuan pengamanan, penanganan konflik sosial, penegakan hukum, peningkatan kapasitas dan pendayagunaan sumber daya manusia, serta pemanfaatan sarana dan prasarana. Kepala BP Batam Amsakar Achmad mengatakan kerja sama tersebut merupakan bentuk komitmen bersama untuk memastikan Batam tetap berada dalam kondisi aman dan kondusif. “Penguatan kolaborasi antara BP Batam, Polri, dan Polda Kepri dinilai penting seiring dengan posisi Batam sebagai kawasan strategis nasional dan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan Indonesia,” ujar Amsakar. Dengan dukungan situasi keamanan yang kondusif dan kepastian hukum yang terjaga, BP Batam optimistis iklim investasi dan aktivitas ekonomi di Batam dapat terus berkembang secara berkelanjutan. “Kami juga berharap penandatanganan ini dapat memperkuat soliditas BP Batam dan Polri dalam penyelesaian permasalahan hukum di Kota Batam,” harap Amsakar. Asisten Utama Operasi (Astama Ops) Polri, Komjen Pol Muhammad Fadil Imran mengatakan perpanjangan kerja sama ini merupakan momentum untuk memperbarui sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menjaga Batam. “Keinginan kami adalah, Polri hadir tidak hanya sebagai security provider, tapi juga sebagai partner pembangunan,” ujar Fadil. Agar cita-cita tersebut terwujud, Fadil meminta jajaran Polda Kepri mengawal implementasi kerja sama tersebut agar tidak berhenti pada seremoni penandatanganan. “Saya titip kepada Kapolda Kepri dan jajaran agar Nota Kesepahaman ini betul-betul dikawal implementasinya,” kata Fadil.*** BP Batam Rampungkan Perbaikan 12 Titik Ruas Jalan di Batam STIE Pembangunan Tanjungpinang Perkuat Bank Sampah Cahaya Permata Dorong Ekonomi Hijau
Indeks

Bambang Susantono Dorong Penguatan Transportasi Publik di Tanjungpinang

Mantan Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono, (foto: istimewa).

Tanjungpinang – Mantan Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono, menyampaikan pandangannya mengenai pengembangan sistem transportasi di Kota Tanjungpinang sebagai bagian dari upaya meningkatkan mobilitas dan kualitas layanan publik sebagai wajah Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau.

Bambang, yang merupakan lulusan Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung (ITB) tahun 1987, mengungkapkan bahwa dirinya beberapa kali pernah berkunjung ke Tanjungpinang dan Pulau Bintan, meskipun sudah cukup lama tidak melihat langsung perkembangan terkini di wilayah tersebut.

“Secara umum, tantangan kota-kota seperti Tanjungpinang adalah belum tersedianya angkutan umum yang mampu melayani kebutuhan masyarakat secara optimal,” ujar mantan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Ahad 28 Desember 2025.

Menurutnya, ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi, khususnya sepeda motor, merupakan konsekuensi dari terbatasnya pilihan transportasi publik yang aman dan andal. Padahal, sistem transportasi yang baik harus memenuhi lima prinsip utama, yakni keselamatan, keamanan, keandalan, keterjangkauan, dan kenyamanan.

Doktor bidang perencanaan infrastruktur dari University of California, Berkeley ini menjelaskan bahwa karakter geografis Tanjungpinang yang terdiri dari wilayah daratan dan pulau justru memerlukan sistem transportasi yang terintegrasi antarmoda.

“Jalur utama dapat dilayani oleh bus, kemudian diperkuat dengan angkutan pengumpan seperti angkot atau minibus. Di sisi lain, konektivitas dengan transportasi laut harus dirancang agar perpindahan antarmoda berlangsung efisien dan nyaman,” jelasnya.

Terkait peran pemerintah daerah, Bambang menilai bahwa inisiatif dan keberanian dalam membangun sistem transportasi sangat diperlukan, tanpa harus selalu bergantung pada pemerintah pusat. Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dinilainya dapat menjadi alternatif pembiayaan yang efektif.

“Transportasi tidak bisa hanya dilihat dari sisi keuntungan finansial jangka pendek. Ia merupakan investasi jangka panjang yang memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bambang menyampaikan bahwa konsep Bus Rapid Transit (BRT) merupakan pilihan yang realistis untuk diterapkan di Tanjungpinang. Sistem ini telah banyak digunakan di berbagai kota dunia dengan hasil yang positif.

“Penerapan BRT perlu didukung teknologi cerdas atau intelligent transport system seperti pelacakan posisi kendaraan secara real time, sistem pembayaran non-tunai, serta integrasi tiket antar moda darat dan laut,” tambahnya.

Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan transportasi. Menurutnya, partisipasi publik akan memperkuat rasa memiliki serta meminimalkan potensi resistensi sosial.

“Ketika masyarakat dilibatkan sejak awal dan memahami tujuan kebijakan, proses penataan transportasi akan berjalan lebih baik dan berkelanjutan,” pungkas Bambang Susantono.

Exit mobile version