Breaking News
Perkuat Kualitas Layanan, PTSP BP Batam Siapkan Standar Pelayanan 2026 BP Batam Sambut Tim Batam Prime International Football Series 2026 BP Batam-Polri Perkuat Sinergi, Investasi Batam Jadi Prioritas Batam – Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta kepastian hukum di wilayah kerja BP Batam. Penguatan kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara BP Batam dan Polri di Balairung Sari BP Batam, Jumat (21/8/2026). MoU tersebut ditandatangani Kepala BP Batam Amsakar Achmad, didampingi Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra, bersama Asisten Utama Operasi (Astama Ops) Polri, Komjen Pol Muhammad Fadil Imran. Pada kesempatan yang sama, BP Batam juga menandatangani Naskah Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri), yang ditandatangani Amsakar Achmad bersama Kapolda Kepri, Irjen Pol Asep Safrudin. Adapun ruang lingkup kerja sama meliputi pertukaran dan pemanfaatan data serta informasi, bantuan pengamanan, penanganan konflik sosial, penegakan hukum, peningkatan kapasitas dan pendayagunaan sumber daya manusia, serta pemanfaatan sarana dan prasarana. Kepala BP Batam Amsakar Achmad mengatakan kerja sama tersebut merupakan bentuk komitmen bersama untuk memastikan Batam tetap berada dalam kondisi aman dan kondusif. “Penguatan kolaborasi antara BP Batam, Polri, dan Polda Kepri dinilai penting seiring dengan posisi Batam sebagai kawasan strategis nasional dan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan Indonesia,” ujar Amsakar. Dengan dukungan situasi keamanan yang kondusif dan kepastian hukum yang terjaga, BP Batam optimistis iklim investasi dan aktivitas ekonomi di Batam dapat terus berkembang secara berkelanjutan. “Kami juga berharap penandatanganan ini dapat memperkuat soliditas BP Batam dan Polri dalam penyelesaian permasalahan hukum di Kota Batam,” harap Amsakar. Asisten Utama Operasi (Astama Ops) Polri, Komjen Pol Muhammad Fadil Imran mengatakan perpanjangan kerja sama ini merupakan momentum untuk memperbarui sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menjaga Batam. “Keinginan kami adalah, Polri hadir tidak hanya sebagai security provider, tapi juga sebagai partner pembangunan,” ujar Fadil. Agar cita-cita tersebut terwujud, Fadil meminta jajaran Polda Kepri mengawal implementasi kerja sama tersebut agar tidak berhenti pada seremoni penandatanganan. “Saya titip kepada Kapolda Kepri dan jajaran agar Nota Kesepahaman ini betul-betul dikawal implementasinya,” kata Fadil.*** BP Batam Rampungkan Perbaikan 12 Titik Ruas Jalan di Batam STIE Pembangunan Tanjungpinang Perkuat Bank Sampah Cahaya Permata Dorong Ekonomi Hijau
Indeks
Tak Berkategori  

Tekor, Dewan Soroti Manajemen Pengelolaan Pabrik Es Kijang

KIJANG – Anggota dewan dari Komisi II dan Komisi III DPRD Bintan menyoroti manajemen tentang pengelolaan usaha pabrik es di Pasar Barek Motor Kijang. Pasalnya, usaha yang dikelola Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) ini tekor, pendapatan masih kurang untuk biaya operasionalnya.

Pabrik es di Kijang ini dikelola oleh HNSI Kabupaten Bintan, sejak mulai berdiri, sejak beberapa tahun lalu. Pabrik es ini dibangun pemerintah, agar nelayan di wilayah Bintan Timur, Mantang dan Bintan Pesisir mendapat es dengan harga murah.

”Cuma ironisnya, kok pihak pengelola menyatakan usaha pabrik es ini tekor. Meski sampai sekarang tetap jalan,” kata Muttaqin Yaser, anggota Komisi II bidang perikanan dan perusda DPRD Bintan, Rabu (15/1) kemarin.

Dewan Bintan sudah meninjau dan melakukan dialog dengan pihak pengelola, HNSI Kabupaten Bintan. Dari penjelasan pengelola, usaha pabrik es tekor karena pembelian dari nelayan tidak menentu. Jumlah pembelian es, di bawah produksi.

Seperti es balok, produksi per hari mencapai 10 ton per hari. Sementara, nelayan yang membeli hanya 8 ton. Kemudian, untuk es jenis kristal, produksi per hari sebanyak 5 ton. Sedangkan pembelian dari nelayan berkisar 4 ton. Apalagi pada musim angin utara ini, pembelian es berkurang. Sehingga, biaya operasional lebih besar dibandingkan hasil penjualan.

”Tapi, kami menyarankan, agar dalam pengelolaan pabrik es ini, yang terpenting adalah transparan. Sehingga, manajemen lebih jelas, dan tidak menimbulkan kecurigaan dari anggota lainnya,” saran Muttaqin.

”Untuk usaha, tentu harus disesuai dengan permintaan pasar. Atau manajemen pemasarannya yang perlu dibenahi,” tutupnya. (fre)

Exit mobile version