TANJUNGPINANG – Bantuan terhadap nelayan banyak yang salah sasaran dan tidak diterima oleh yang benar-benar membutuhkan. Bantuan tersebut dari Dinas Kelautan dan Perikanan Pemprov Kepri.
Hal ini diungkapkan Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) H Kamarudin Ali, usai reses di daerah pemilihan (Dapil) Lingga dan Bintan.
”Saat kami reses banyak nelayan mengeluhkan bantuan alat tangkap dari Pemprov Kepri tidak tepat sasaran,” kata Kamarudin Ali, kemarin.
Nelayan berharapkan agar Pemprov Kepri dapat menyosialisasikan kembali syarat-syarat untuk menerima bantuan kepada nelayan daerah agar tepat sasaran. Karena, sambut dia banyak yang benarbenar berpropesi nelayan, tapi ia tidak menerima bantuan satupun dari pemerintah.
Ada masyarakat bukan berpropesi sebagai nelayan tapi mereka dapat bantuan alat tangkap dari pemerintah.
”Anehnya lagi nelayan sudah membentuk koperasi tapi tidak dapat-dapat bantuan. Justru yang menerima bantuan tidak masuk dalam koperasi nelayan,” ujarnya.
Ada juga kejadian, keperasi nelayan tersebut sudah berkali-kali mendapatkan bantuan, tapi koperasi nelayan lainnya justru belum satupun mereka mendapatkan bantuan dari pemerintah.
Bagi nelayan itu tidak adil.
Sambung Kamarudin Ali yang akrab disapa Wakdin keluhan masyarakat nelayan lainnya, sudah mengajukan proposal bantuan alat tangkap nelayan ke Pemprov Kepri melaui DKP Kepri, tapi tak kunjung-kunjung dapat bantuan.
Justru, kata dia justru nelayan yang cepat mendapatkan bantuan kalau mereka (nelayan,red) memiliki keluarga pejabat atau ada orang dekat di Dinas Keluatan dan Perikanan Pemprov Kepri.
”Ke depannya jangan terjadi lagi. Bagi nelayan berhak mendapatkan bantuan,” ujarnya.
Nelayan juga mengeluhkan asuransi nelayan yang belum diterimanya.
Program asuransi merupakan program pemerintah pusat, kemudian diteruskan oleh Pemprov Kepri ke nelayan di Provinsi Kepri, termasuk di Lingga.
Para nelayan berharap, Pemprov Kepri tidak membeda-bedakan penerima asuransi nelayan. Karena, ada indikasi penerimaan asuransi nelayan juga dibedabedakan. Siapa yang dekat dengan keluarga pejabat, kartu asuransi cepat dibagikan.
”Kami sedih saat nelayan menyampaikan kalau asuransi nelayan belum ia terima. Bantuan alat tangkap dari Pemprov juga banyak tidak tepat sasaran,” ujarnya.
Politisi senior Golkar Kepri minta Plt Gubernur Kepri mengevaluasi kinerja DKP. Agar ke depannya bantuan alat tangkap nelayan dan asuransi nelayan benar-benar disalurkan tempat sasaran.
Yang benar-benar nelayan berhak menerimanya, bukan nelayan jangan di berikan bantuan alat tangkap.
”Nelayan yang membutuhkan alat tangkap tidak dapat bantuan, tapi masyarakat bukan nelayan justru menerima bantuan. Dampaknya, banyak alat tangkap tidak difungsikan dengan baik. Malah ada yang dijual kepada orang lain,” bebernya.
Ia juga minta agar sebelum penyalurkan bantuan alat tangkap nelayan, benar-benar ada netral tim yang turun ke tengah masyarakat, mensurvei apakah yang menerima bantuan benarbenar sebagai nelayan atau tidak. Jangan sampai ada pemalsuan data penerima bantuan untuk nelayan.
”Jangan ada lagi penyaluran bantuan alat tangkap yang tidak tepat sasaran,” ujarnya. (bas)