Breaking News
BP Batam-Polri Perkuat Sinergi, Investasi Batam Jadi Prioritas Batam – Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta kepastian hukum di wilayah kerja BP Batam. Penguatan kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara BP Batam dan Polri di Balairung Sari BP Batam, Jumat (21/8/2026). MoU tersebut ditandatangani Kepala BP Batam Amsakar Achmad, didampingi Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra, bersama Asisten Utama Operasi (Astama Ops) Polri, Komjen Pol Muhammad Fadil Imran. Pada kesempatan yang sama, BP Batam juga menandatangani Naskah Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri), yang ditandatangani Amsakar Achmad bersama Kapolda Kepri, Irjen Pol Asep Safrudin. Adapun ruang lingkup kerja sama meliputi pertukaran dan pemanfaatan data serta informasi, bantuan pengamanan, penanganan konflik sosial, penegakan hukum, peningkatan kapasitas dan pendayagunaan sumber daya manusia, serta pemanfaatan sarana dan prasarana. Kepala BP Batam Amsakar Achmad mengatakan kerja sama tersebut merupakan bentuk komitmen bersama untuk memastikan Batam tetap berada dalam kondisi aman dan kondusif. “Penguatan kolaborasi antara BP Batam, Polri, dan Polda Kepri dinilai penting seiring dengan posisi Batam sebagai kawasan strategis nasional dan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan Indonesia,” ujar Amsakar. Dengan dukungan situasi keamanan yang kondusif dan kepastian hukum yang terjaga, BP Batam optimistis iklim investasi dan aktivitas ekonomi di Batam dapat terus berkembang secara berkelanjutan. “Kami juga berharap penandatanganan ini dapat memperkuat soliditas BP Batam dan Polri dalam penyelesaian permasalahan hukum di Kota Batam,” harap Amsakar. Asisten Utama Operasi (Astama Ops) Polri, Komjen Pol Muhammad Fadil Imran mengatakan perpanjangan kerja sama ini merupakan momentum untuk memperbarui sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menjaga Batam. “Keinginan kami adalah, Polri hadir tidak hanya sebagai security provider, tapi juga sebagai partner pembangunan,” ujar Fadil. Agar cita-cita tersebut terwujud, Fadil meminta jajaran Polda Kepri mengawal implementasi kerja sama tersebut agar tidak berhenti pada seremoni penandatanganan. “Saya titip kepada Kapolda Kepri dan jajaran agar Nota Kesepahaman ini betul-betul dikawal implementasinya,” kata Fadil.*** BP Batam Rampungkan Perbaikan 12 Titik Ruas Jalan di Batam STIE Pembangunan Tanjungpinang Perkuat Bank Sampah Cahaya Permata Dorong Ekonomi Hijau Kontainer UMKM Disdagin Tanjungpinang Hilang, APH Diminta Bertindak STIE Pembangunan Tanjungpinang Perkuat Bank Sampah Kharisma Mandiri di Desa Ekang Anculai
Indeks
Beranda Blanko KTP-el Kurang, Disduk Siapkan Suket
Tak Berkategori  

Blanko KTP-el Kurang, Disduk Siapkan Suket

Redaksi Tanjungpinangpos

BINTAN – Saat ini, stok blanko KTP elektronik (KTP-el) di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Bintan semakin berkurang. Warga yang memerlukan identitas diri, bakal diberikan surat keterangan (suket).

Kepala Disdukcapil Bintan Ismail menyampaikan, permohonan pembuatan KTP-el terus meningkat. Untuk mensiasatinya, pengajuan penambahan blanko sudah dilayangkan ke kementrian. Namun, bagi warga yang ingin mengurus tetap dilayani. Sementara waktu, diganti dengan suket atau surat keterangan.

”Kita ajukan penambahan lagi 2.000 keping ke pusat. Sekarang stok sekitar 100 keping saja,” sebut Ismail, Jumat (27/9) kemarin.

Suket sebagai pengganti KTP-el itu, tegas Ismail, hanya bersifat sementara waktu. Suket akan diterbitkan menjelang penertiban KTP-el di Disdukcapil. Pelayanan administrasi kependudukan tidak terlalu berpengaruh, meski blanko KTP-el stoknya makin berkurang.

”Suket ini kan sudah mewakili identitas bagi masyarakat juga. Menjelang blanko KTP-el dari pusat itu tiba, suket bisa jadi alternatif,” ujarnya.

Pada kesempatan sebelumnya, Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Disdukcapil Bintan Drs Muhammad Hanafiah menyampaikan, saat ini, jumlah penduduk Bintan yang wajib memiliki KTP-el cukup banyak. Sehingga pelayanan pengurusan KTP-el maupun pencatatan sipil lainnya seperti akta kelahiran, selalu diberikan secara prima.

”Kami terus turun ke desa-desa dan kelurahan, untuk memberikan pelayanan prima pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat Bintan. Pelayanan ini kami jalankan melalui program serving the villagers,” ungkap Hanafiah, baru-baru ini. (fre)

Komentar
Exit mobile version