Breaking News
BP Batam Sambut Tim Batam Prime International Football Series 2026 BP Batam-Polri Perkuat Sinergi, Investasi Batam Jadi Prioritas Batam – Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta kepastian hukum di wilayah kerja BP Batam. Penguatan kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara BP Batam dan Polri di Balairung Sari BP Batam, Jumat (21/8/2026). MoU tersebut ditandatangani Kepala BP Batam Amsakar Achmad, didampingi Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra, bersama Asisten Utama Operasi (Astama Ops) Polri, Komjen Pol Muhammad Fadil Imran. Pada kesempatan yang sama, BP Batam juga menandatangani Naskah Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri), yang ditandatangani Amsakar Achmad bersama Kapolda Kepri, Irjen Pol Asep Safrudin. Adapun ruang lingkup kerja sama meliputi pertukaran dan pemanfaatan data serta informasi, bantuan pengamanan, penanganan konflik sosial, penegakan hukum, peningkatan kapasitas dan pendayagunaan sumber daya manusia, serta pemanfaatan sarana dan prasarana. Kepala BP Batam Amsakar Achmad mengatakan kerja sama tersebut merupakan bentuk komitmen bersama untuk memastikan Batam tetap berada dalam kondisi aman dan kondusif. “Penguatan kolaborasi antara BP Batam, Polri, dan Polda Kepri dinilai penting seiring dengan posisi Batam sebagai kawasan strategis nasional dan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan Indonesia,” ujar Amsakar. Dengan dukungan situasi keamanan yang kondusif dan kepastian hukum yang terjaga, BP Batam optimistis iklim investasi dan aktivitas ekonomi di Batam dapat terus berkembang secara berkelanjutan. “Kami juga berharap penandatanganan ini dapat memperkuat soliditas BP Batam dan Polri dalam penyelesaian permasalahan hukum di Kota Batam,” harap Amsakar. Asisten Utama Operasi (Astama Ops) Polri, Komjen Pol Muhammad Fadil Imran mengatakan perpanjangan kerja sama ini merupakan momentum untuk memperbarui sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menjaga Batam. “Keinginan kami adalah, Polri hadir tidak hanya sebagai security provider, tapi juga sebagai partner pembangunan,” ujar Fadil. Agar cita-cita tersebut terwujud, Fadil meminta jajaran Polda Kepri mengawal implementasi kerja sama tersebut agar tidak berhenti pada seremoni penandatanganan. “Saya titip kepada Kapolda Kepri dan jajaran agar Nota Kesepahaman ini betul-betul dikawal implementasinya,” kata Fadil.*** BP Batam Rampungkan Perbaikan 12 Titik Ruas Jalan di Batam STIE Pembangunan Tanjungpinang Perkuat Bank Sampah Cahaya Permata Dorong Ekonomi Hijau Kontainer UMKM Disdagin Tanjungpinang Hilang, APH Diminta Bertindak
Indeks
Tak Berkategori  

HUT ke-17 Provinsi, Perlu Koordinasi yang Mantap

BINTANBUYU – Wakil Bupati Bintan H Dalmasri Syam menyatakan, diperlukan koordinasi yang mantap, untuk mewujudkan pembangunan Provinsi Kepri secara merata dan berkeadilan. Hal itu disampaikan H Dalmasri Syam, usai upacara peringatan HUT ke-17 Provinsi Kepulauan Riau, di halaman Kantor Bupati Bintan, Bintan Buyu, Selasa (24/9) kemarin.

Saat menjadi inspektur upacara, H Dalmasri Syam menerangkan, peringatan HUT ke-17 Provinsi Kepri ini, merupakan momen mengingat kembali tentang cita-cita bersama, dalam berjuang pembentukan provinsi ini. Khususnya bagi masyarakat dan aparatur pemerintahan di Kabupaten Bintan. Cita-cita itu mewujudkan Kepri sebagai wilayah poros maritim yang maju, dan berkeadilan. Cita-cita itu sedang diwujudkan oleh Pemprov Kepri.

Kabupaten Bintan sebagai daerah sektor pariwisata yang sedang berkembang, lanjut H Dalmasri Syam, masyarakat memilik tugas yang sangat penting. Yaitu menjaga ketenteraman, kedamaian dan ketenangan. Tanpa itu, mustahil pembangunan yang selama ini direncanakan, dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Kemudian, lanjutnya, satu daerah dikatakan maju dan berkembang, jika pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

”Tidak ada gunanya pembangunan dilakukan pemerintah, tapi masyarakat tidak dapat merasakan dampak pembangunan tersebut,” ujar H Dalmasri Syam.

Ke depan, H Dalmasri Syam berharap, diperlukan koordinasi antara Pemkab Bintan dengan Pemprov, yang mantap dan lebih baik lagi. Karena pemerintah provinsi merupakan penghubung antara pemerintah pusat dan daerah.

”Kita yakini koordinasi kita dengan pemerintah provinsi semakin baik. Karena melalui pemerintah provinsi sebagai penghubung komunikasi kita, dengan pemerintah pusat. Justru itu, perlu koordinasi yang mantap,” tegas H Dalmasri Syam. (fre)

Exit mobile version