Breaking News
BP Batam-Polri Perkuat Sinergi, Investasi Batam Jadi Prioritas Batam – Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta kepastian hukum di wilayah kerja BP Batam. Penguatan kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara BP Batam dan Polri di Balairung Sari BP Batam, Jumat (21/8/2026). MoU tersebut ditandatangani Kepala BP Batam Amsakar Achmad, didampingi Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra, bersama Asisten Utama Operasi (Astama Ops) Polri, Komjen Pol Muhammad Fadil Imran. Pada kesempatan yang sama, BP Batam juga menandatangani Naskah Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri), yang ditandatangani Amsakar Achmad bersama Kapolda Kepri, Irjen Pol Asep Safrudin. Adapun ruang lingkup kerja sama meliputi pertukaran dan pemanfaatan data serta informasi, bantuan pengamanan, penanganan konflik sosial, penegakan hukum, peningkatan kapasitas dan pendayagunaan sumber daya manusia, serta pemanfaatan sarana dan prasarana. Kepala BP Batam Amsakar Achmad mengatakan kerja sama tersebut merupakan bentuk komitmen bersama untuk memastikan Batam tetap berada dalam kondisi aman dan kondusif. “Penguatan kolaborasi antara BP Batam, Polri, dan Polda Kepri dinilai penting seiring dengan posisi Batam sebagai kawasan strategis nasional dan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan Indonesia,” ujar Amsakar. Dengan dukungan situasi keamanan yang kondusif dan kepastian hukum yang terjaga, BP Batam optimistis iklim investasi dan aktivitas ekonomi di Batam dapat terus berkembang secara berkelanjutan. “Kami juga berharap penandatanganan ini dapat memperkuat soliditas BP Batam dan Polri dalam penyelesaian permasalahan hukum di Kota Batam,” harap Amsakar. Asisten Utama Operasi (Astama Ops) Polri, Komjen Pol Muhammad Fadil Imran mengatakan perpanjangan kerja sama ini merupakan momentum untuk memperbarui sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menjaga Batam. “Keinginan kami adalah, Polri hadir tidak hanya sebagai security provider, tapi juga sebagai partner pembangunan,” ujar Fadil. Agar cita-cita tersebut terwujud, Fadil meminta jajaran Polda Kepri mengawal implementasi kerja sama tersebut agar tidak berhenti pada seremoni penandatanganan. “Saya titip kepada Kapolda Kepri dan jajaran agar Nota Kesepahaman ini betul-betul dikawal implementasinya,” kata Fadil.*** BP Batam Rampungkan Perbaikan 12 Titik Ruas Jalan di Batam STIE Pembangunan Tanjungpinang Perkuat Bank Sampah Cahaya Permata Dorong Ekonomi Hijau Kontainer UMKM Disdagin Tanjungpinang Hilang, APH Diminta Bertindak STIE Pembangunan Tanjungpinang Perkuat Bank Sampah Kharisma Mandiri di Desa Ekang Anculai
Indeks

Tumbuh 7,04 Persen Ditopang Industri Pengolahan, Ekonomi Kepri Diperkirakan Menguat Triwulan II

Batam – Pada triwulan I 2026, perekonomian Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tetap tumbuh kuat sebesar 7,04% (yoy) di tengah berbagai tantangan dan dinamika global, angka tersebut di atas capaian Nasional yang sebesar 5,61% (yoy), serta menjadi provinsi dengan pertumbuhan tertinggi se-Sumatera.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Rony Widijarto P, Kamis (25/6/2026) mengatakan, menurut lapangan usahanya, perekonomian Kepri masih ditopang oleh sejumlah sektor utama. Selain industri pengolahan, ada pertambangan, konstruksi, serta perdagangan.

“Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh kinerja investasi, net ekspor, serta konsumsi rumah tangga,” katanya.

Diungkap, memasuki triwulan II 2026, perekonomian Kepri diprakirakan tetap tumbuh kuat, meskipun melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Perlambatan terutama dipengaruhi oleh normalisasi aktivitas pertambangan akibat faktor high base effect setelah mencatatkan kinerja tinggi pada tahun sebelumnya.

“Dmikian, kinerja sektor industri pengolahan, perdagangan, konstruksi yang dari sisi permintaan tercemin pada komponen investasi, konsumsi rumah tangga, diprakirakan akan tetap menopang pertumbuhan ekonomi Kepri,” bebernya.

Diakui, secara keseluruhan tahun 2026, perekonomian Kepri diprakirakan tumbuh dalam kisaran 6,0–6,8% (yoy). Prospek tersebut tetap perlu memperhatikan sejumlah risiko, antara lain berlanjutnya ketidakpastian global, disrupsi rantai perdagangan, perkembangan kebijakan perdagangan negara mitra, serta volatilitas harga energi dan komoditas global.

“Sementara itu, dengan dukungan konsistensi kebijakan dan penguatan sinergi pengendalian inflasi, inflasi Kepri pada tahun 2026 diprakirakan tetap berada dalam sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1% (yoy),” urai Rony.

Inflasi Kepri pada Mei 2026 tercatat sebesar 0,38% (mtm), atau secara kumulatif mencapai 1,25% (ytd). Secara tahunan, inflasi Kepri tercatat sebesar 3,92% (yoy), meningkat dibandingkan April 2026 yang sebesar 3,06% (yoy). Perkembangan tersebut perlu terus dicermati, khususnya berkaitan dengan pergerakan harga pangan, biaya transportasi, dan potensi rambatan kenaikan harga energi.

BI Kepri terus memperkuat sinergi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota melalui implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).

Berbagai upaya pengendalian inflasi yang dilaksanakan pada Juni 2026 meliputi High Level Meeting TPID Kota Batam, publikasi Iklan Layanan Masyarakat untuk menjaga ekspektasi inflasi, edukasi kepada masyarakat mengenai inflasi dan belanja bijak, peluncuran Gerakan Menanam Cabai Kepri (GEMARI), serta pelaksanaan Program Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah (PI-KEKDA) guna memperkuat ketahanan pangan dan menjaga kesinambungan pasokan.***

Exit mobile version