Batam – Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kepri, Rony P Widijarto, mengungkapkan inflasi Kepri secara tahunan, tercatat sebesar 3,92% (yoy) pada Mei 2026. Angka itu lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 3,06% (yoy). Jika dibandingkan dengan inflasi nasional yang sebesar 3,08% (yoy), inflasi Kepri (yoy) lebih tinggi 0,84 persen poin.
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Harga Konsumen (IHK) Kepri pada Mei 2026 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,38% (mtm), lebih rendah dibanding bulan sebelumnya yang tercatat inflasi 0,43% (mtm). Inflasi secara bulanan terjadi di ketiga Kota dan Kabupaten IHK yakni Kota Batam, Kota Tanjungpinang, dan Kabupaten Karimun yang masing-masing tercatat inflasi sebesar 0,33% (mtm), 0,59%(mtm), dan 0,63% (mtm).
Diungkapkan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kepri, Rony P Widijarto, Kamis (4/6/2026), di wilayah Sumatera, inflasi Kepri menempati posisi tertinggi keempat setelah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Riau yang secara berturut-turut sebesar 5,12% (yoy), 4,35% (yoy), dan 3,95% (yoy),” kata Rony.
Berdasarkan kelompok pengeluaran, Inflasi di bulan Mei 2026 terutama didorong oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,27% (mtm) dengan andil sebesar 0,37% (mtm). Inflasi kelompok ini utamanya disebabkan oleh kenaikan cabai merah, tomat, sawi hijau, dan ketimun seiring dengan berakhirnya periode panen raya di wilayah Sumatera bagian utara.
Selain itu kelompok transportasi turut mengalami inflasi 0,25% (mtm) dengan andil sebesar 0,03% dipengaruhi oleh dampak rambatan kenaikan harga energi global terhadap penyesuaian harga BBM nonsubsidi. Lebih lanjut, inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa yang mengalami deflasi 1,35% (mtm) dengan andil deflasi sebesar 0,10%.
Deflasi kelompok ini terutama disebabkan oleh penurunan harga emas perhiasan sejalan dengan koreksi harga emas global di tengah penyesuaian portofolio investor pada aset keuangan global seperti aset yang memberikan imbal hasil tinggi dan aman (safe haven assets).
Sinergi dan kolaborasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) baik di level provinsi maupun kabupaten/kota tetap terjaga di tengah berlanjutnya momentum pertumbuhan ekonomi Kepri.
Bank Indonesia secara konsisten bersinergi dengan TPID se-Kepri melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) menjadi sinergi baru dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional.
Berbagai upaya stabilisasi harga yang dilaksanakan pada bulan Mei 2026. Antara lain High Level Meeting (HLM) TPID Kepri dan Kota Tanjungpinang. Publikasi Iklan Layanan Masyarakat (ILM) untuk menjaga ekspektasi inflasi tetap terkendali.
Kemudian, edukasi mengenai inflasi melalui sosialisasi, pelaksanaan Operasi Pasar/ Pasar Murah di Kabupaten Lingga, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Karimun. “Serta capacity building TPID se-Kepri dan kegiatan peningkatan kelembagaan klaster,” bebernya.
Memasuki Juni 2026, terdapat beberapa faktor pendorong inflasi yang perlu diwaspadai. Antara lain, prediksi BMKG terkait kondisi El Nino dengan intensitas lemah hingga moderat yang diprakirakan berlangsung sampai semester II 2026. Kemudian risiko dampak rambatan dari kenaikan harga komoditas energi global, yang mulai tercermin dari penyesuaian harga BBM dan LPG nonsubsidi, tarif angkutan udara, serta peningkatan biaya angkutan logistik. Potensi kenaikan harga pangan seiring berakhirnya musim panen di wilayah Sumatera bagian utara, yang dapat memengaruhi ketersediaan pasokan beberapa komoditas hortikultura.
Di sisi lain, terdapat faktor yang diprakirakan menahan tekanan inflasi ke depan, yaitu berlanjutnya normalisasi harga emas perhiasan.
Ke depan, Bank Indonesia bersama TPID akan terus memperkuat sinergi untuk stabilitas inflasi di Kepri. Peningkatan produksi pangan, pelaksanaan pasar murah, penguatan KAD serta penguatan koordinasi pengendalian inflasi diharapkan dapat menjaga tekanan inflasi pada akhir tahun 2026 tetap terkendali dalam rentang sasaran 2,5±1%.***
