Batam – Pemerintah Kota Batam menargetkan penerimaan dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sektor tenaga listrik sebesar Rp437,4 miliar pada 2026. Target tersebut disampaikan dalam rapat stakeholder terkait proses penerbitan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTLU/IUPTLS), sosialisasi Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU), serta dampaknya terhadap realisasi penerimaan pajak daerah di Kota Batam.
Rapat yang digelar di Sky Ballroom Hotel Nagoya Hill Batam, Rabu (13/5/2026), dibuka Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, mewakili Wali Kota Batam, Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra.
Dalam sambutannya, Firmansyah mengatakan forum tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi dan koordinasi antara pemerintah, instansi teknis, dan pelaku usaha dalam mendukung tata kelola sektor ketenagalistrikan di Batam.
Menurutnya, pertumbuhan industri, perdagangan, dan investasi di Batam yang terus meningkat turut mendorong kebutuhan energi listrik sebagai penunjang utama aktivitas usaha dan masyarakat.
“Kondisi tersebut tentunya berdampak terhadap peningkatan kebutuhan energi listrik sebagai salah satu penunjang utama aktivitas usaha dan masyarakat,” ujar Firmansyah.
Ia menambahkan, Pemerintah Kota Batam terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola administrasi, pengawasan usaha, serta optimalisasi penerimaan pajak daerah, khususnya dari sektor PBJT tenaga listrik yang menjadi salah satu sumber strategis Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Firmansyah berharap forum tersebut mampu membangun kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi teknis, dan pelaku usaha sehingga tercipta basis data yang akurat, pengawasan yang efektif, serta optimalisasi penerimaan daerah secara berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam, Raja Azmansyah, mengatakan target penerimaan PBJT tenaga listrik pada 2026 mencapai Rp437.423.000.000 dan menjadi penyumbang terbesar kedua PAD Kota Batam.
Menurut Raja Azmansyah, sektor ketenagalistrikan memiliki kontribusi penting dalam mendukung pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.
“Melalui sinergi antarstakeholder diharapkan tercipta integrasi data yang lebih baik sehingga potensi penerimaan daerah dapat dipetakan secara optimal serta meminimalkan potensi kehilangan penerimaan pajak daerah,” ujarnya.
Kegiatan tersebut diikuti sekitar 200 peserta dari pelaku usaha kelistrikan. Adapun narasumber yang hadir yakni Juwita Irnayani dari BP Batam, Robinson Ketaren dari Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau, Dedik Herry Susetyo dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Provinsi Kepulauan Riau, serta Mohamad Saleh dari Bapenda Kota Batam.***
