LINGGA – Keterlambatan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di Kabupaten Lingga menjadi perhatian serius dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi ini memicu keresahan di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta ramai diperbincangkan di tengah masyarakat.
Wakil Bupati Lingga, Novrizal, menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap bertanggung jawab penuh atas pemenuhan hak ASN. Ia memastikan bahwa pembayaran THR tidak dibatalkan, melainkan hanya mengalami penyesuaian waktu akibat kondisi keuangan daerah.
Menurutnya, pemerintah daerah telah mengambil langkah konkret bersama bupati, sekretaris daerah, dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mempercepat proses pencairan. THR dijadwalkan mulai disalurkan pada minggu kedua hingga minggu ketiga April 2026.
Keterlambatan ini tidak terlepas dari keterbatasan fiskal daerah, terutama karena pembiayaan THR tidak sepenuhnya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Selain itu, pemerintah daerah juga harus menyesuaikan struktur belanja sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang membatasi proporsi belanja pegawai.
Meski menghadapi tekanan anggaran, Pemerintah Kabupaten Lingga menegaskan tidak akan mengambil kebijakan ekstrem seperti pengurangan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sebaliknya, fokus diarahkan pada peningkatan efisiensi melalui evaluasi kinerja dan penegakan disiplin ASN.
Pemerintah juga memastikan bahwa gaji ke-13 ASN tetap akan dibayarkan tepat waktu, sehingga diharapkan dapat menjaga stabilitas dan kepercayaan pegawai.
Dengan berbagai upaya tersebut, pemerintah daerah optimistis dapat menuntaskan kewajiban pembayaran sekaligus menjaga keseimbangan keuangan daerah di tengah tantangan fiskal yang ada.
(Adhe Bakong)
