Tanjungpinang — Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Tanjungpinang berkolaborasi dengan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menggelar Forum Group Discussion (FGD) bertema ‘Strategi Membangkitkan Perekonomian Tanjungpinang’ di Hotel Pelangi, Sabtu (20/12/2025).
FGD tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah, Kepala BP Tanjungpinang Cokky Wijaya, Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Bobby Jayanto, Ketua MTI Kepri, Ketua Asita, serta Akademisi Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), Dr. Wahyu Eko.
Dalam paparannya, Akademisi UMRAH Dr. Wahyu Eko menyoroti berbagai persoalan mendasar yang masih dihadapi Tanjungpinang, mulai dari mutu pendidikan, penggunaan kendaraan bermotor oleh pelajar SMA, keterbatasan fasilitas layanan kesehatan di kawasan Dompak, hingga persoalan stunting yang masih menimpa ratusan anak.
“Selain itu, pengelolaan sampah serta meningkatnya potensi banjir akibat penataan kawasan permukiman juga perlu mendapat penanganan serius,” ujar Wahyu Eko.
Sementara itu, Anggota DPRD Kepri Bobby Jayanto menilai persoalan-persoalan tersebut hampir setiap tahun muncul tanpa penyelesaian yang signifikan.
Ia menyoroti minimnya lampu penerangan jalan, rendahnya tingkat kebersihan kota, serta tumpukan sampah yang mencemari perairan di kawasan pelantar.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu menyiapkan anggaran khusus, termasuk pengadaan sarana pembersih pantai dan laut guna menjaga lingkungan dan mendukung sektor pariwisata.
Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah dalam kesempatan itu menegaskan bahwa tantangan utama pembangunan daerah saat ini adalah keterbatasan lahan serta lemahnya iklim investasi.
Dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 3 persen pada 2025, Tanjungpinang dinilai belum mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah.
“Sebagian besar perputaran uang bahkan masih mengalir ke Batam,” ungkap Lis.
Lis juga menyoroti posisi Tanjungpinang sebagai kota pariwisata berbasis budaya yang belum didukung infrastruktur memadai.
Tidak adanya pelabuhan yang mampu melayani kegiatan impor secara langsung, serta persoalan Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB), menjadi hambatan besar bagi investor.
“Dari sekitar 1.600 hektare HGU dan HGB yang telah habis masa berlakunya, hanya sekitar 300 hektare yang masih aktif,” jelasnya.
Di sisi lain, Kepala BP Tanjungpinang Cokky Wijaya menyampaikan bahwa kawasan Free Trade Zone (FTZ) masih memiliki potensi lahan, meski sebagian berada di kawasan hutan. Pengelolaan lahan FTZ, kata dia, dapat dilakukan melalui berbagai skema kerja sama.
Ia juga menilai Pelabuhan Tanjung Moco memiliki potensi untuk kembali diaktifkan sebagai pintu ekspor dan impor guna mendorong pertumbuhan ekonomi Tanjungpinang.
Dalam sesi lanjutan, sejumlah peserta FGD turut menyoroti sektor transportasi dan pariwisata, seperti keterbatasan bus sekolah, belum optimalnya integrasi transportasi umum, serta minimnya destinasi wisata unggulan.
Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kota Tanjungpinang menyatakan telah mengaktifkan kembali enam unit bus transportasi umum dan tengah menyusun kalender pariwisata daerah.
Forum ini diharapkan menjadi ruang evaluasi sekaligus perumusan langkah strategis agar Tanjungpinang mampu keluar dari berbagai persoalan klasik dan kembali menjadi kota yang kompetitif di wilayah Kepulauan Riau.
